Pekanbaru Tetapkan PSBB Tahap III, Begini Tanggapan Dewan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengevaluasi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebelum Kota Pekanbaru akan memberlakukan PSBB Tahap III guna memutus mata rantai penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bacaan Lainnya

Hingga saat ini, terhitung Kota Pekanbaru sudah melakukan PSBB sebanyak dua kali. PSBB Tahap I diberlakukan sejak tanggal 17 April 2020 hingga 30 April 2020, kemudian PSBB Tahap II yang berakhir pada 14 Mei 2020 dan secara otomatis akan di perpanjang selama dua pekan kedepan.

Melihat akan hal itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani menegaskan bahwa penerapan tahap III berdasarkan evaluasi dari tahap sebelumnya.

“PSBB Tahap III harus berdasarkan hasil evaluasi dari PSBB sebelum. Dan pun, informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa PSBB sebelumnya itu belum dilaksanakan secara maksimal, bantuan sosial belum 100 persen tersalurkan,” kata Hamdani, Kamis (14/5).

Bantuan Sosial (Bansos), sebut Hamdani, pada tahap pertama belum tersalurkan secara keseluruhan. Begitu juga dengan tahap kedua, adanya penambahan sebanyak 30 ribu Kepala Keluarga (KK) yang didata untuk menjadi penerima.

Dirinya pun mempertanyakan dengan pemberlakuan PSBB selama empat pekan diberlakukan, apakah ada pengaruh terhadap angka kasus terpapar Covid 19.

“Ada nggak pengaruh terhadap angka terpapar virus ini (Corona, red). Artinya, pemberlakuan tahap III ini harus di evaluasi secara menyeluruh dengan indikator yang jelas,” imbuh Politisi PKS tersebut.

Kemudian, Pemko Pekanbaru harus meningkatkan Social Safety Net (SSN) agar aksi penolakan dari masyarakat tidak terjadi lagi.

“Kita juga sempat membuat kesepakatan dengan mereka (Pemko, red), ada beberapa poin yang harus diterapkan nya dalam PSBB ini agar ini lebih baik,” tukasnya.

Kesepakatan yang dimaksud, ialah bantuan yang diberikan kepada warga harus menggunakan data yang di peroleh dari RT dan RW yakni 132 ribu.

Juga kejelasan antara mana bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, mana yang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan juga dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Serta kejelasan kegunaan nya.

Reporter: Akmal

Comments

Pos terkait