Penyaluran Bansos di Padang Kacau, Data Ganda Hingga Tak Tepat Sasaran

Ilustrasi Bansos

HALUANRIAU.CO, PADANG –Polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumbar mulai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, pasca digelontorkannya bantuan sebesar Rp1,2 juta per KK.

Nyatanya, BLT Kota Padang masih banyak kekeliruan, seharusnya bantuan diperuntukan satu KK, namun masih ditemukan nama double dalam penerimaan bantuan tersebut.

Bacaan Lainnya

Dari pantauan Harianhaluan.com, Rabu (13/5/2020) di list BLT Kota Padang, ada sejumlah data yang tidak sesuai peruntukannya. Contohnya saja di Jalan Bandes Parak Jigarang, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji.

Di daerah ini, ada ratusan warga yang mendapatkan bantuan. Beberapa di antaranya sudah pindah domisili, penerima ganda, hingga berstatus sebagai abdi negara.

Seorang warga Jalan Bandes Parak Jigarang, Gang Baruang-baruang, RT 01 RW 05, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Dian, mengeluhkan penerima bantuan tersebut tergolong orang masih mampu.

Mengejutkannya, RT penerima Program Keluarga Harapan (PKH) malah terdata sebagai penerima BLT dari Pemprov Sumbar.

“Masa RT yang dapat PKH keluar namanya di BLT, ini tidak adil, kemudian saya mengunjungi pihak kelurahan. Orang kelurahan malah beralasan nama yang keluar disebar, sebagian di Provinsi dan sebagian lagi melalui APBD Padang,” ujar Dian.

Lanjut Dian, keanehan lain yang ditemukan terdapat satu keluarga yang terdata, mereka pun tergolong mampu karena berdagang kebutuhan harian. Bukankah kriteria penerima BLT, salah satunya adalah warga miskin. Lantas, kenapa warga yang berkecukupan dari segi ekonominya juga menerima bantuan tersebut.

“Padahal warga tidak mampu yang terdampak Corona sudah berharap betul bisa dapat BLT. Di tempat tinggal saya ini yang dapat hanya 8 KK. Padahal yang masuk 35 KK. Pas ditanya ke orang kelurahan, malah beralasan nama-nama yang keluar sekarang ini baru data provinsi. Entahlah,” keluh Dian.

Hal senada juga disampaikan, Gusnimar. Ia mengaku tidak terdata sebagai penerima BLT, padahal dirinya merupakan seorang janda dan tidak memiliki pekerjaan. Saat tersebarnya nama-nama penerima bantuan khusus RT 01 RW 05 hanya sebanyak 8 KK, lingkungan tempat tinggalnya langsung gaduh. “Saya kaget lah, tolak ukur pendataannya seperti apa? Saya kan janda, dan tidak punya pekerjaan. Kok malah gak dapat,” ucap Gusnimar.

Guspardi Gaus anggota DPR RI dari Fraksi PAN menegaskan, agar penanganan, pengawasan, pelaksanaan dan pendistribusian berbagai bentuk bantuan pemerintah dilakukan secara profesional dan proporsional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transfaran dan akuntabel.

Mengingat sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang berada di daerah, maka semestinya sistim pelibatan perangkat daerah dengan sistim botton up harus dilakukan,sehingga daerah merasakan perasaan memiliki dan tanggungjawab atas penyaluran bebagai bantuan tadi.

“Libatkan civil society dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk menjadi pengawal program bantuan agar tepat sasaran dan terwujudnya akuntabilitas penggunaan uang negara,” ujar Guspardi.

Untuk itu, petugas yang berada pada garda terdepan dalam melakukan pendistribusian bantuan agar betul-betul mengenali masyarakat mana berhak menerima dan yg tidak. “Petugas tidak boleh mempermainkan data, supaya dalam pendistribusian bantuan dari pemerintah ini sasarannya tepat kepada anggota masyarakat yang terkapar akibat Covid-19,” ujar anggota Komisi 2 DPR RI tersebut.

Kisruh data bantuan ini, membuat RT 01 RW 05, Amran mengeluarkan keluh kesahnya di grup WhatsApp RT setempat. Dalam postingannya, Amran mengaku kewalahan menghadapi warga yang tak mempercayai data-data penerima BLT. Pasalnya, ada nama mereka yang ganda, dan sudah pindah domisili.

“Warga RT 01 RW 05 saya menghimbau tolong juga di bagikan ke grup data warga yang terdampak Covid-19. Kasihan kita sama warga tidak mempercayai data bantuan tersebut. Karena ada yang mengira datanya dikirim ke kelurahan tapi tidak terdaftar,” tulis Amran.

Tak lama setelah itu, Amran pun meng-upload Screen Shoot (SS) prosedur penyaluran bantuan Covid-19, mulai dari BLT Kota Padang, Provinsi, hingga Kemensos Non DTKS. Untuk BLT Pusat, penyaluran langsung ke pos. Sedangkan BLT Provinsi, pendistribusiannya langsung diantar oleh pihak pos ke rumah masing-masing.

“Kalau BLT Padang penyerahan langsung ke Kelurahan. Jadi jangan merasa tidak dapat, karena yang paling banyak ada di data BLT Padang,” begitu bunyi SS yang dikirimkan Amran ke grup RT 01 RW 05.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Harianhaluan.com dari sumber terpercaya, BLT dari Pemerintah Kota Padang bakal dicairkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 pada hari ini, Rabu (13/5/2020). Hal ini dilakukan setelah data penerima dinyatakan rampung sebanyak 74.126 kepala keluarga (KK). Setiap kepala keluarga mendapatkan uang tunai sebesar Rp600 ribu. Dana yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak telah ditransfer ke 104 kelurahan.

Disisi lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) juga sudah mulai dibagikan. Kantor Pos Pusat Kota Padang sudah mengagendakan pembagian BLT sebesar Rp600 ribu kepada 17.303 warga di Kota Bingkuang. Jadi warga yang menerima BLT dari Kemensos wajib mendatangi kantor Pos Pusat.

Kepala Kantor Cabang Padang Sartono mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan langsung tunai dari Kemensos RI yang dimulai sejak Sabtu 9 Mei 2020 lalu pada 17.303 rumah tangga penerima manfaat (RPM). “Mekanismenya tidak seperti bantuan dari provinsi yang diantarkan langsung ke rumah. Jemput langsung ke kantor pos pusat, tidak bisa di kantor pos yang ada di kecamatan,” kata Sartono.

Sartono mengungkapkan, dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, warga yang sudah terdaftar, dapat mencairkan uang tunai sebesar Rp600 ribu untuk satu bulan. Bantuan akan diberikan bertahap untuk tiga bulan yakni April, Mei dan Juni, dengan total dana satu Rp1,8 juta. “Yang cair baru untuk April sebesar Rp600 ribu,” sebut Sartono.

Menurut Sartono, pemberian bantuan dari Kementrian Sosial ini digilir per kecamatan setiap harinya. Kecamatan pertama yang dapat mengambil bantuan yakni Kecamatan Padang Barat pada Sabtu 9 Mei, dan masih dilanjutkan pada Senin 11 Mei, sedang pada hari Selasa 12 Mei bantuan dijadwalkan bagi Kecamatan Padang Timur.

“Dalam satu hari, petugas membatasi pencairan bagi 750 orang, dan ditargetkan penyaluran bantuan dapat diselesaikan 20 Mei atau setidaknya sebelum Idul Fitri. Paling banyak menerima nanti dari Kecamatan Koto Tangah,” ujar Sartono.

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19, dimana Rp110 triliun dialokasikan untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial), yang diperuntukkan di antaranya untuk bansos, PKH, bansos tunai, bansos sembako dan lain-lain. Alokasi dana sebesar itu, belum termasuk dana bansos yang berasal dari refocing dan realokasi APBD menunjang penanganan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. (*)

Sumber: Haluan Media Grup

Comments

Pos terkait