Terlibat Pungli Pengurusan SKGR, Eks Lurah Pangkalan Kerinci Timur Segera Disidang

  • Whatsapp
Kasi Pidsus Kejari Pelalawan Andre Antonius melimpahkan berkas perkara tersangka atas nama Edi Arifin ke Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PANGKALAN KERINCI – Tak lama lagi, Edi Arifin akan disidang. Lurah Pangkalan Kerinci Timur nonaktif itu merupakan calon terdakwa dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

“Kita masih menunggu jadwal majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu. Begitu juga dengan jadwal sidang perdananya,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Andre Antonius, Kamis (30/4).

Dikatakan Andre, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Rabu (29/4) kemarin. Pelimpahan itu dilakukan setelah pihaknya merampungkan surat dakwaan.

Lanjut dia, ada lima orang Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam perkara itu. Para Jaksa itu merupakan insan Adhyaksa terbaik yang dimiliki Pidsus Kejari Pelalawan.

“Saya langsung sebagai Ketua Tim JPU,” tegas mantan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Edi Arifin telah menghuni sel tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru sejak Selasa (17/3) lalu, usai Jaksa menerima pelimpahan penanganan perkara dari penyidik Satreskrim Polres Pelalawan.

Dia merupakan tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi pengurusan SKGR. Tindak pidana itu disinyalir dilakukannya saat menjabat selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Pelalawan.

Nama Edi Arifin terseret perkara pidana ikut serta bersama-sama dengan Kepala Desa Sering M Yunus. Untuk nama yang disebutkan terakhir, telah dihadapkan ke persidangan dan divonis bersalah.

Atas perbuatannya, Edi Arifin disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait