Terkait Penolakan Bansos PSBB, Para Ketua Forum RT RW Sebut PMBRW Bertangungjawab

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Forum RT RW pada Kamis (30/4).

Juga mengundang Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Ketua Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) serta Lurah yang mengalami penolakan Bantuan Sosial (Bansos).

Bacaan Lainnya

Sayangnya, agenda yang membahas terkait penyaluran Bansos dari Pemko Pekanbaru itu hanya di hadiri oleh para Ketua Forum RT RW saja.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap PMBRW, gugus tugas Covid-19 dan juga Lurah.

“Sangat kita sayangkan tim gugus tugas covid-19 Pemko yang kita undang tidak datang, begitu juga ketua PMBRW. Padahal kita hanya ingin bersama-sama meluruskan masalah supaya kedepan bisa lebih baik,” jawab Hamdani.

Dalam waktu dekat, mereka ini akan diundang, sebab keterangan dari tim gugus tugas dan PMBRW ini sangat perlu didengar.

Agenda rapat dengar pendapat merupakan evaluasi PSBB dengan lintas komisi yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil Ketua Nofrizal.

Dalam suasana rapat, para ketua forum mengadukan bahwa Ketua PMB RW sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pendataan paket bansos sembako di tingkat RT/RW, kekisruhan terjadi pun diduga oleh PMBRW.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua FK RT/RW Kelurahan Sialang Munggu, Tampan, Sucipto, mengatakan, dari 14 ribu Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Sialang Munggu, ada 6400 KK yang diusulkan melalui pendamping PMBRW. Usulan itu sudah diketahui oleh Lurah dan Camat.

Namun pihaknya sepakat membuat surat penolakan paket sembako Pemko tersebut dikarenakan usulan penerima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sangat jauh dari kenyataan.

“Kita mendata berdasarkan 13 kriteria yang ada di panduan formulir. Ini data warga yang terdampak Covid-19, bukan data warga miskin. Kalau data miskin dinsos sudah tahu,” cetus Sucipto.

Kritikan serupa pun diajukan oleh Ketua FK RT/RW Kelurahan Air Dingin, H Suhardi, yang mempertanyakan tahapan PSBB di Pekanbaru yang disebut hanya ikut-ikutan saja tanpa melakukan persiapan dengan cermat. Harusnya pelaksanaannya bisa lebih baik, dan bantuan cepat dikucurkan.

“Mengapa Pemko sampai sekarang tak kuncurkan anggaran? Dewan harus awasi ini, apa uang itu betul tidak ada atau tidak boleh dicairkan,” tegasnya.

Rapat dengar pendapat ini pun mendapat respon positif dari kalangan anggota dewan. Dan para ketua RT/RW berharap dewan bisa menyampaikan kepada Pemko apa yang dikeluhkan dan bisa direalisasikan.

“Kami minta dewan-dewan ini kompak membela kami rakyat ini, rakyat sangat membutuhkan bantuan saat ini pak,” tegasnya lagi. (adv)

Comments

Pos terkait