Pemko Pekanbaru Tak Terbuka dalam Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
Ahlul Fadli, Koordinator Riau Melawan Covid-19.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Setelah diterapkan sejak 17 April lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Riau Melawan Covid-19 menilai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, tidak berjalan dengan baik. Selain itu, PSBB juga belum bisa menekan jumlah dan sebaran Covid-19.

Koalisi mengingatkan kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus agar perpanjangan PSBB berikutnya harus melakukan pemeriksaan massal dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di wilayah kecamatan yang zona merah, membuat paket kebijakan ekonomi untuk kelas menengah bawah, membuka akses informasi terkait kebijakan penanggulangan Covid-19, dan tranparansi anggaran.

Untuk menekan jumlah dan sebaran virus corona di Kota Bertuah, pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan massal dengan metode PCR. “Metode ini memungkinkan untuk mencari mereka yang belum memiliki gejala karena imunitas yang tinggi, tetapi sebenarnya pembawa virus,” ujar Ahlul Fadli, Koordinator Riau Melawan Covid-19, Kamis (30/4).

Menurutnya, di Pekanbaru sudah terjadi penularan virus di tingkat lokal, yaitu penularan antar orang yang tidak pernah ke luar negeri, atau tidak pernah kontak dengan pasien virus corona. Sampai saat ini belum ada informasi berapa jumlah warga di wilayah zona merah yang sudah melakukan pemeriksaan PCR dan bagaimana penerapannya di lapangan.

Ahlul menolai, informasi ini penting di sampaikan ke publik untuk memastikan Gugus Tugas Covid-19 berkerja melakukan penanggulangan. “Pemerintah harus melakukan pemeriksaan PCR di tempat umum agar warga bisa memeriksa kesehatannya,” sebut dia.

Sedangkan untuk bantuan sembako kepada warga yang terdampak, pemerintah masih meraba dalam menentukan penerima bantuan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih menggunakan data dari kementerian untuk menyalurkan logistik,

“Wali Kota Pekanbaru harus turun memeriksa distribusi bantuan dan memantau proses penanggulangan oleh Gugus Tugas Covid-19,” ucap Ahlul Fadli.

Terkait pembagian beras bulog milik pemerintah sejumlah 15.000 per Kepala Keluarga (KK), penentuan warga yang menerima tidak sesuai dengan usulan dari forum RW. RW hanya menerima 30 paket dan dibagikan ke RT masing-masing RT hanya menerima 4-5 paket sembako.

“Dalam hal keterbukaan informasi, Pemko tidak trasnparan dalam penentuan jumlah penerima. Sehingga pendataan yang dilakukan RW tidak maksimal,” tegas Ahlul Fadli.

Ahlul mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi dengan realokasi anggaran seperti proyek infrastruktur, perjalanan dinas, belanja fisik atau belanja modal yang tidak mendesak. Untuk anggaran yang bersumber dari pajak dialokasikan untuk kalangan menengah bawah.

“Realokasi anggaran tersebut digunakan untuk perlindungan sosial, pembelian kelengkapan medis dan pemulihan ekonomi kepada pelaku usaha dan warga yang terdampak,” pungkasnya.(rls)

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait