DPRD Bahas Penolakan Bansos PSBB, Gugus Tugas Covid-19 Pekanbaru serta Lurah Mangkir

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Bantuan Sosial yang di tolak oleh beberapa pihak Ketua Forum RT RW.

Dalam agenda itu, dihadirkan Ketua Forum RT RW yang bersangkutan untuk mendengar alasan dari penolakan tersebut.

Bacaan Lainnya

Namun, sayangnya Tim Gugus Covid 19 Pekanbaru dan Lurah yang bersangkutan yang di undang, tidak hadir dalam rapat lintas komisi tersebut. Begitu juga dengan PMBRW.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengatakan agenda ini adalah bagian dari evaluasi apa yang saat ini diterapkan dan diberlakukan di Pekanbaru pada Pandemi Covid-19 ini.

” Sangat kita sayangkan tim gugus tugas covid-19 Pemko yang kita undang tidak datang, begitu juga ketua PMBRW. Padahal kita hanya ingin bersama-sama meluruskan masalah supaya kedepan bisa lebih baik,” kata Hamdani, Kamis (30/4).

Padahal, keterangan dari tim gugus tugas dan PMBRW ini sangat perlu didengar juga, maka akan di undang ulang.

“Besok kita akan layang kan undangan terakhir supaya mereka bisa menerangkan secara rinci, apa langkah-langkah dan solusi dari Pemko,” sambung politisi PKS itu.

Dalam rapat tersebut, para Ketua Forum RT RW menyampaikan kepada anggota legislatif itu bahwa Ketua PMB RW sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pendataan paket bansos sembako di tingkat RT/RW, kekisruhan terjadi pun diduga oleh PMBRW.

Ketua FK RT/RW Kelurahan Sialang Munggu, Tampan, Sucipto, mengatakan, total 14 ribu Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Sialang Munggu, ada 6400 KK yang diusulkan melalui pendamping PMBRW. Usulan itu sudah diketahui oleh Lurah dan Camat.

Namun pihaknya sepakat membuat surat penolakan paket sembako Pemko tersebut dikarenakan usulan penerima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sangat jauh dari kenyataan.

“Kita mendata berdasarkan 13 kriteria yang ada di panduan formulir. Ini data warga yang terdampak Covid-19, bukan data warga miskin. Kalau data miskin dinsos sudah tahu,” cetus Sucipto.

Dia juga mempertanyakan fungsi PMBRW dalam gugus Covid-19 di Pemko Pekanbaru. Sebab, presiden RI sudah mengakui jika ujung tombak terkecil di sistem pemerintahan adalah RT/RW bukan PMB RW.

 

 

Reporter : Akmal

Comments

Pos terkait