Hindari Kesalahan, Bupati Meranti Intruksikan Camat Kembali Lakukan Validasi Data Bansos

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO,MERANTI- Pemerintah Kabupaten Meranti sangat menyadari kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin saat ini untuk itu penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus segera disalurkan.

namun yang menjadi masalah sesuai aturan Pemerintah Pusat setiap KK hanya boleh menerima 1 bantuan artinya jika sudah menerima PKH atau BPNT tidak boleh menerima bantuan lainnya.

Hal itu ditetapkan agar semua warga miskin di Indonesia ditengah Pandemik Covid-19 ini dapat memperoleh bantuan.

Pertanyaan kenapa hingga kini Pemkab. Meranti belum menyalurkan Bansos tersebut..?, dari informasi yang diperoleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wabup H. Said Hasyim dalam Rakor Percepatan Penyaluran Bansos Ditengah Covid-19 yang melibatkan Forkopimda, Legislatif, Dinas terkait serta Para Camat, dirumah Dinas Bupati Meranti, Selasa (28/4/2020).

Ternyata masih ditemukan data bantuan yang tumpang tindih dimana dari hasil pemantauan Kecamatan dan Desa masih terdapat keluarga yang menerima bantuan Doble misalnya sudah menerima bantuan PKH tapi juga mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akibatnya banyak masyarakat miskin yang harusnya mendapat bantuan tapi mereka tidak mendapat bantuan hal ini sekaligus menjawab aspirasi warga yang masuk kategori miskin tapi belum terdata sebagai penerima bantuan.

Menyikapi informasi tersebut, Bupati Irwan tidak ingin masyarakat miskin yang layak menerima bantuan tapi tidak dijatah, agar hal ini tidak terjadi Bupati mengintruksikan kepada Kepala Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan Camat, Kades dan Penyuluh PKH untuk mendata kembali warga miskin diwilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih data dan seluruh masyarakat miskin dapat menikmati bantuan sosial ini sehingga gejolak ditengah masyarakat dapat diantisipasi.

Dan yang tak kalah penting Bupati tidak ingin niat baik tersebut justru berimplikasi yang menimbulkan masalah hukum. Jadi agar hal itu tidak terjadi perlu disiapkan semua dokumen terkait peralihan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini agar tidak bermasalah dikemudian hari.

“Penggunaan uang negara ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan,” ujar Bupati.(*)

Penulis : Tengku Harzuin.

Comments

Pos terkait