Mengancam Demokrasi, Hidayat Nur Wahid Tolak Rencana Jokowi Terapkan Darurat Sipil

  • Whatsapp
Hidayat Nur Wahid (HNW) pada acara '69 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir, Kekuatan Politik Islam Pembentuk NKRI', di Gedung Dewan Da'wah. IST

HALUANRIAU.CO,JAKARTA- Rencana yang diusung Presiden Joko Widodo menerapan darurat sipil harus ditolak. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai rencana penerapan darurat sipil itu   tidak proporsional dan harus dibatalkan.

Ia mengatakan salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), adalah asas proporsionalitas. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ekskalasi dan spektrum ancaman yang ada.

BACA JUGA:

Tolak Darurat Sipil, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Terapkan Darurat Kesehatan

Beda Pandang Dipusaran Corona, Antara Demi Nyawa dan Ekonomi

Peringatan WHO: Penyemprotan Disinfektan ke Manusia Berbahaya!

Apabila tidak proporsional, lanjutnya, maka efek rusaknya bisa lebih parah dan berimbas ke yang lain.

“Ini ibarat membunuh nyamuk dengan Bazooka, bukan dengan semprotan nyamuk,” ucap Hidayat dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).

Lebih lanjut, Hidayat menilai analogi ini relevan, karena mungkin saja Jokowi mengancam rakyat karena dinilai tak laksanakan ketentuan terkait dengan physical/social distancing sehingga korban corona terus berjatuhan.

“Dengan ancaman rencana penerapan darurat sipil mungkin bisa meredam atau menakut-nakuti orang untuk berdiam diri di rumah, tetapi ada bahaya yang lebih besar, yakni ancaman terhadap kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Perpu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang menjadi dasar pemberlakuan darurat sipil pada masanya sudah terbukti mengancam demokrasi. Menurutnya potensi itu yang harus dihindari. Apalagi ketentuan soal darurat sipil itu tidak relevan untuk penanganan COVID-19.

“Saat ini COVID-19 oleh pemerintah bahkan belum dinyatakan sebagai pemberontakan sipil/militer, atau ancaman nasional yang bisa menjatuhkan pemerintah atau membubarkan NKRI, kondisi-kondisinya yang menjadi rujukan dahulu dibuatnya Perpu tersebut,” lanjutnya.

Ia berujar di antara ketentuan-ketentuan Perpu tersebut tidak relevan dengan era demokrasi dan pandemi corona. Misalnya Pasal 17 yang memberi kewenangan kepada penguasa darurat sipil untuk mengetahui percakapan-percakapan kantor telepon atau kantor radio, hingga membatasi pemakaian bahasa lain selain bahasa Indonesia.

“Itu jelas tidak ada hubungannya dengan wabah virus COVID-19,” tegasnya.

Hidayat menambahkan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 1 Tahun 1961 juga sangat kental nuansa mengarahkan keadaan bahaya berkaitan dengan bahaya fisik, seperti bahaya militer atau kerusuhan, bukan berkaitan dengan wabah penyakit.

“Bila kita lihat penjelasannya, teori yang digunakan saja adalah teori ilmu perang. Ini jelas tidak relevan,” tukasnya.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak mengambil darurat sipil sebagai opsi terakhir untuk penanganan wabah virus COVID-19. Ia menilai Presiden Jokowi sebaiknya lebih fokus dan lebih serius kepada penggunaan UU yang sesuai dengan era Reformasi yaitu UU Penanggulangan Bencana (UU no 24/2007) dan UU yang beliau tandatangani sendiri, yaitu UU Karantina Kesehatan (UU No 6/2018).

“Kami FPKS di DPR RI juga sudah siap mendukung Presiden Jokowi untuk mendukung pelaksanaan kedua UU tersebut, bahkan bila konsekuensinya adalah terkait dengan APBN yang harus disediakan oleh Negara, maka FPKS siap mendukung untuk mengalokasikan anggaran dengan merevisi UU APBN, apabila opsi Karantina Wilayah yang diambil karena memang ada keharusan pemerintah pusat untuk menjamin kebutuhan dasar WNI di wilayah karantina,” jelasnya.

Ia menilai jika adanya keseriusan melaksanakan UU Penanggulangan Bencana dan UU Karantina Kesehatan, dengan koordinasi yang maksimal antara Aparatur Pemerintahan di Pusat dan Daerah, disertai sosialisasi yang maksimal kepada rakyat, dan dukungan penuh kepada tenaga kesehatan, ditambah lagi dengan realokasi anggaran yang terukur (dari pos-pos kementrian dan pembangunan infrastruktur yang tak urgent), sudah cukup untuk mengatasi ‘teror’ virus corona.

“Dan dengan komitmen dan persiapan yang menyeluruh seperti itu, insyaallah chaos yg terjadi akibat lockdown di India, tidak terjadi di Indonesia.Jadi tidak perlu mewacanakan darurat sipil yang belum tentu bisa atasi COVID-19, tapi malah bisa jadi ‘teror’ terhadap kehidupan demokrasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Terbatas pada Senin (31/3), Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diambil pemerintah saat ini perlu diiringi dengan darurat sipil.

Namun, kemudian, Juru Bicara Presiden Fajrul Rahman meluruskan bahwa kebijakan darurat sipil merupakan alternatif terakhir apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar Sosial tidak berjalan dengan baik. (*)

Sumber: Detik.com

Comments

Pos terkait