Sidang Perdana Dugaan Korupsi Dana UED Bukit Batu, Dimungkinkan Digelar Secara Online

  • Whatsapp
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bengkalis, Agung Irawan

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Sidang perdana dugaan korupsi penyelewengan dana Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam (SP) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, dimungkinkan digelar secara online. Adapun agendanya adalah pembacaan surat dakwaan.

“Kemungkinan besar digelar secara online melalui video confrence (vidcon),” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Agung Irawan, Minggu (29/3).

Sidang perdana itu dijadwalkan digelar pada Senin (30/3). Ada tiga orang nantinya yang akan duduk di kursi pesakitan, yakni mantan kepala desa (kades) setempat, Jaafar, Ketua UED SP atas nama Andri Wahyudi, dan Tata Usaha UED SP desa tersebut, Subandi.

Dipilihnya skema sidang dalam jaringan (daring) itu, mengingat masih mewabahnya virus corona. Apalagi, pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, mengisolasi seluruh tahanan yang ada di sana.

“Semua tahanan kan diisolasi oleh pihak rutan. Karena di sana kan rentan, jadi (tahanan) tidak boleh dibawa keluar,” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kampar itu.

Nantinya, sidang dilakukan dengan para pihak akan berada di tempat masing-masing. Majelis hakim berada di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, terdakwa tetap berada di rutan, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada di kantor Kejaksaan.

“Besok saya koordinasi terlebih dahulu dengan majelis hakim dan rutan untuk sidang perdana ini,” imbuhnya.

Diketahui, perkara tersebut terjadi tahun 2015-2018. Ketiga pesakitan diduga melakukan rasuah dengan menggunakan dana UED-SP di luar prosedur yang ditetapkan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar lebih. Jumlah kerugian negara itu, berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Adapun modus yang digunakan mereka, yakni meminjam dan menggunakan KTP dan syarat lainnya milik orang lain untuk pengajuan kredit. Namun orang tersebut tidak menikmati pinjaman tersebut.

Masing-masing pesakitan memiliki peran yang berbeda dan mendapatkan uang pinjaman tersebut dengan nilai yang berbeda pula. Yaitu, Andri Wahyudi selaku Ketua UED-SP mendapatkan Rp400 juta lebih, Subandi mendapatkan Rp300 juta lebih, dan Jaafar mendapatkan Rp100 juta lebih.

Pada awalnya mereka mengangsur pinjaman tersebut. Belakangan, hal itu tidak lagi dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kredit mace.

Dalam perjalanan proses penyidikannya, penyidik telah melakukan penyitaan aset milik Jaafar. Penyitaan aset itu dilakukan dalam rangka untuk menutupi jumlah kerugian negara akibat perbuatannya.

 

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait