Tak Mau Dibubarkan, Polisi Bisa Terapkan Sanksi Pidana

  • Whatsapp
Polisi di Riau melakukan pembubaran paksa terhadap masyarakat yang masih nekat berkumpul saat mewabahnya virus corona.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Dalam upaya mengantisipasi meluasnya wabah virus corona, kepolisian bakal mengambil tindakan tegas. Selain melakukan pembubaran paksa, polisi juga bisa menerapkan sanksi pidana bagi masyarakat yang ngotot tidak mau dibubarkan.

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Rabu (25/3). Dikatakan dia, masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah. Selain itu, juga diharapkan bisa saling menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Diharapkan, masyarakat bisa memaklumi hal tersebut. Dengan begitu, mata rantai penyebaran Corona virus disease 2019 (Covid-19) bisa diputus.

“Supaya masyarakat paham. Keselamatan masyarakat adalah hal yang harus diutamakan,” ujar perwira menengah Polri yang akrab disapa Narto itu.

Jika tidak mengindahkan anjuran itu, polisi, kata Narto, akan melakukan pembubaran paksa. Hal itu, lanjut dia, telah dilakukan pihaknya dalam beberapa hari terakhir, salah satunya di Kota Pekanbaru.

Pihak kepolisian menyusuri jalanan pada malam hari. Para petugas memberikan imbauan kepada masyarakat yang berkumpul untuk pulang ke rumah masing-masing, menjalankan social distancing dan tetap menjaga kebersihan diri.

Tidak hanya itu, masyarakat yang terlihat berkumpul di tepian sungai, juga tak luput dari imbauan petugas, khususnya dari Direktorat Polisi Air (Polair) Polda Riau. Penyampaian itu dilakukan dengan menggunakan pengeras suara.

Narto berharap, masyarakat mematuhi imbauan tersebut. Jika tetap tidak mengindahkannya, polisi bisa melakukan penegakan hukum, berupa jeratan pidana.

”Upaya ini dilakukan demi keselamatan masyarakat,” lanjut mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Adapun ketentuan yang mengatur masyarakat tidak boleh berkumpul di saat mewabahnya virus penyakit, seperti virus corona ini, adalah Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam Pasal 14 ayat (1) ketentuan tersebut berbunyi : ‘Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda Rp1.000.000’. Sementara dalam ayat (2) dinyatakan, ‘Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan 6 bulan dan atau denda Rp500.000’.

Lalu, dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93 dinyatakan : ‘Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000’.

Selanjutnya dalam Pasal 212 KUHP dinyatakan, ”Melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Berikutnya dalam Pasal 214 KUHP dinyatakan : ‘Jika hal itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara’.

Tidak sampai di situ, Pasal 216 ayat (1) KUHP juga memberikan penegasan ‘Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Terakhir, Pasal 218 KUHP menyatakan, ‘Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta, dengan pidana 4 bulan 2 minggu’.

”Saat ini pemerintah sedang melakukan segala upaya mencegah penyebaran virus corona. Maka, masyarakat diimbau dirumah, jika tidak ada kegiatan yang begitu penting,” pungkasnya.

 

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait