Karena Buron, Hakim Tolak Praperadilan Wabup Bengkalis

  • Whatsapp
Sidang putusan praperadilan yang diajukan Wabup Bengkalis, Muhammad.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Permohonan praperadilan yang diajukan Muhammad akhirnya dimentahkan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Dengan begitu, Wakil Bupati Bengkalis itu tetap menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil).

Dia juga menyandang status buron, karena telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penetapan itu dilakukan nberdasarkan surat yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Nomor : DPO/10/2020/Reskrimsus. Hal itu dikarenakan Muhammad mangkir tiga kali dari panggilan penyidik.

BACA : Muhammad vs Polda Riau, Ditreskrimsus Andalkan SEMA Hadapi Wabup Bengkalis

Dalam masa pelariannya itu, pria yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis itu, mengajukannya praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Dia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka, tidak tepat.

Hari ini, sidang putusan praperadilan itu dibacakan. Dimana hasilnya, hakim tunggal Yudissilen menolak permohonannya praperadilan yang diajukan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Dalam amar putusan itu, hakim membacakan sejumlah pertimbangan putusan. Di antaranya Surat Edaran SE Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

SEMA itu, memberikan petunjuk bagi Pengadilan Tinggi (PT) maupun Pengadilan Negeri (PN) yaitu tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat hukum, atau keluarga, maka hakim menjatuhkan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan prapradilan tidak dapat diterima.

“Menerima eksepsi dari termohon (Ditreskrimsus). Menyatakan permohonan pemohon (Muhammad, red) tidak dapat terima, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,” tegas Hakim Yudissilen dalam amar putusannya, Selasa (24/3).

Usai pembacaan putusan itu, hakim mempersilakan kepada pemohon untuk melakukan upaya hukum lainnya atas putusan ini. “Pemohon dipersilahkan upaya hukum atas putusan ini,” tegas hakim Yudissilen.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait