Kalah Praperadilan, Wabup Bengkalis Diminta Menyerahkan Diri

  • Whatsapp
Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad.(Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Harapan Muhammad untuk lolos dari jeratan hukum akhirnya kandas. Untuk itu, Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis itu diminta untuk segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Saat dikonfirmasi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadir Reskrimsus) Polda Riau, AKBP Fibri Karpiananto mengaku, telah mengetahui putusan praperadilan yang menolak permohonan Muhammad.

BACA : Karena Buron, Hakim Tolak Praperadilan Wabup Bengkalis

Menurut pengadilan, penetapan Muhammad sebagai tersangka sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, proses penyidikan tetap dilakukan.

“Penyidikan tetap masih lanjut,” tegas AKBP Fibri, Selasa (24/3).

Muhammad diketahui mengajukan praperadilan saat menyandang status buron, karena dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penyematan status itu dilakukan karena Politisi PDIP itu telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

BACA : Muhammad vs Polda Riau, Ditreskrimsus Andalkan SEMA Hadapi Wabup Bengkalis

Dengan adanya putusan pengadilan ini, Fibri mengimbau agar Muhammad segera menyerahkan diri.

“Kita kembalikan ke dia (Muhammad,red). Dia selaku pejabat negara mengapa bersembunyi. Mana tanggung jawab dia. Apakah amanah yang diberikan masyarakat yang memilih dia, diabakan begitu saja,” sindir mantan Kapolres Kuantan Singingi (Kuansing) itu.

Muhammad ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil). Penetapan ini diketahui berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati Riau tertanggal 3 Februari 2020 lalu.

Penetapan ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Mengingat pada rasauh itu, Muhammad melakukan perbuatan melawan hukum di antaranya menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), Kwitansi, Surat pernyataan kelengkapan dana. Meski yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti Laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Lalu, menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf.

Penulis : Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait