Masa Penahanan Amril Mukminin Diperpanjang

  • Whatsapp
Plt Jubir KPK, Ali Fikri.(Internet)
HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Masa penahanan Amril Mukminin diperpanjang. Bupati Bengkalis nonaktif itu masih akan menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 40 hari ke depan.
Amril merupakan tersangka dugaan suap proyek proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, di Kabupaten Bangkalis. Penanganan perkara itu dilakukan oleh penyidik dari KPK.
“Hari ini (26/2), penyidik KPK memperpanjang penahanan tersangka AM (Amril Mukminin,red) selama 40 hari ke depan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada haluanriau.co, Selasa malam.
Perpanjangan masa penahanan itu merupakan kali pertama dilakukan penyidik lembaga antirasuah itu. Amril diketahui telah menghuni sel tahanan sejak Kamis (6/2).
“(Perpanjangan masa penahanan dimulai sejak) 26 Februari 2020 hingga 5 April 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK atau K4,” imbuh pegawai KPK dengan latar belakang Jaksa itu.
Diketahui, Amril diduga menerima sekitar Rp2,5 miliar dari PT CGA sebelum menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang itu disinyalir untuk pelicin anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning multiyears tahun 2017-2019.
Amril kemudian kembali menerima dari PT CGA senilai Rp3,1 miliar saat telah menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang tersebut diberikan sekitar Juni dan Juli 2017. Totalnya, Amril Mukminin diduga telah menerima Rp5,6 miliar.
Proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning sendiri merupakan bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar.
Dalam perjalanannya, proyek pembangunan jalan itu sempat dimenangkan oleh PT CGA. Namun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis saat itu dibatalkan, karena PT CGA diisukan masuk dalam daftar hitam Bank Dunia.
PT CGA lantas menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan gugatan itu dikabulkan. Artinya, PT CGA kembali berhak melanjutkan proyek tersebut.
Atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Penulis : Dodi Ferdian
Comments

Pos terkait