Pengadaan Lahan Perkantoran Pemko Diusut

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO (PEKANBARU)- Satu lagi, perkara yang tengah diusut bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Adalah, dugaan korupsi pengadaan lahan Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang saat ini tengah dilidik Korps Adhyaksa Riau itu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan tidak menampik adanya pengusutan perkara itu. Saat ini, katanya, perkara itu masih dalam tahap klarifikasi. “Iya. Kami mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan di Tenayan (Raya). Penanganan perkara ini belum naik ke tahap penyelidikan, kami masih melakukan klarifikasi,” ujar Muspidauan, Kamis (20/2).

Untuk mendalami dugaan itu, pihak Kejaksaan telah mengundang sejumlah pihak, baik dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) maupun dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru. Mereka diundang dalam rangka pengumpulan data dan bahan keterangan.

Kendati begitu, Muspidauan belum bersedia memaparkan nama dan jabatan para pihak yang telah diundang itu. “Siapa-siapa yabg diduga mengetahui kegiatan itu, tentu kita undang untuk diklarifikasi,” sebut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

Diyakini, proses klarifikasi itu masih berlangsung untuk beberapa hari ke depan. Hal itu mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan lahan untuk perkantoran Pemko Pekanbaru itu. “Klarifikasi ini masih berlanjut,” pungkas Muspidauan.

Dugaan korupsi pengadaan lahan komplek perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan ini, telah menuai sorotan dari masyarakat. Bahkan, permasalahan pengadaan lahan itu beberapa kali di demo sejumlah organisasi masyarakat. Salah satunya Himpunan Muda Indonesia Perjuangan (HMI-P).

Kala itu, Ketua HMI-P Broery menyatakan, terindikasi korupsi yang melibatakan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. Tudingan ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau yang telab mengaudit anggaran ganti rugi lahan pada tahun 2013.

Dalam laporan itu, BPK RI Perwakilan Riau menyebutkan ganti rugi lahan perkantoran Tenayan Raya seluas 130 hektare hanya menelan biaya Rp 26 miliar. Dana puluhan miliar itu sudah termasuk ganti rugi pohon sawit di atas lahan. Sementara, oleh Pemko Pekanbaru menganggarakan dana biaya ganti rugi mencapai Rp50 miliar, sehingga diduga ada markup sebesar Rp23 miliar lebih.

Sebelumnya diketahuinya, Kejati Riau juga mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Adapun perkara yang diusut itu adalah kegiatan pengadaan komputer/laptop sebagai persiapan peralatan Ujian Nasioal Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran (TA) 2018.

 

 

 

Reporter: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait