Komisi IV DPRD Pekanbaru Bahas Perwako 649

  • Whatsapp

HALUANRIAU.CO (PEKANBARU)- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Senin (17/2). Agenda pertemuan itu memamparkan dan membahas Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang.

Pemanggilan ini berdasarkan aksi beberapa waktu lalu, di mana ratusan sopir truk meminta agar dumptruck atau coltdiesel bisa mengakses jalan kota. Yang mana, menurut peraturan tersebut keberadaan coltdiesel di kota dilarang untuk berlalu lalang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru Yuliarso.

Kadishub Kota Pekanbaru Yuliarso, memaparkan langsung mengenai peraturan yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2019 lalu itu.

Dia menuturkan, diaturnya waktu lalu lintas tersebut dikarenakan jalanan di Pekanbaru yang terbatas dan di pada waktu tertentu jalanan akan ramai oleh masyarakat yang ingin sekolah ataupun bekerja.

“SK masih tetap yang diterapkan kemarin. Dan turunannya akan dikonsultasikan dulu ke bagian hukum, apakah cukup dengan keputusan Kepala Dinas ataupun Walikota,” kata Yuliarso.

Larangan kendaran berat, jelas Yuliarso, yang hendak akses jalan kota sudah diatur semenjak tahun 2002, pada masa Walikota Herman Abdullah.

“Rute lebih kurang sama namun ada klausul yang dirubah, hari ini menggunakan Undang-Undang Lalulintas Nomor 22 Tahun 2014,” singkatnya.

Seusai pemaparan, akhirnya membuahkan beberapa poin kesepakatan. Yang pada intinya, Dumptruck diperbolehkan mengakses jalan kota namun dengan beberapa ketentuan.

Di antaranya, jam operasional melintas dumptruk ditambah, dan harus memiliki surat izin rekomendasi dari pemerintah.

“Jam kerja atau diperbolehkannya mobil dumptruk melintas ditambah, jam 08.00-11.39 Wib dan siang hari dari jam 13.30-16.00 Wib. Jadi dumptruk PS 100 dan 120 boleh masuk dalam kota, kecuali jalanan yang masuk dalam karpet merah,” jelas Ketua Komisi IV, Sigit Yuwono.

Sedangkan, untuk segala pengurusan surat izin dari pemerintahan itu tidak dipungut biaya apapun. “Itu semua pengurusannya geratis dan hanya melampirkan STNK dan buku KIR,” Singkat nya.

Comments

Pos terkait