Komisi III DPRD Inhu Laporkan PT BBF ke Dirjen Gakkum KLHK

  • Whatsapp
Anggota komisi III DPRD Inhu, saat berada di Dirjen Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup, guna melaporkan penccemeran limbah oleh PT BBF di Kuala Cenaku

HALUANRIAU.CO, RENGAT-Komisi III DPRD Inhu, melaporkan PT Bayas Bio Fules (BBF) ke Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehuatan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti blok 1 lantai 2, jalan Gatot Subroto, Jakarta pusat 10270. Ini terkait pencemaran limbah B3 yang terjadi pada perusahaan tersebut dan
mencemari Sungai Indragiri.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan anggota komisi III DPRD Inhu untuk memperjuangkan aspirasi
masyarakat, terutama warga yang terkena dampak dari limbah B3 milik perusahaan yang merupakan anak Perusahaan Darmex Group tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Inhu, Mulyanto mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya berharap Gakkum KLHK bidang Penegakan Hukum bekerja menegakkan keadilan dan berikan sangsi terhadap PT BBF yang melakukan pencemaran lingkungan.

“Jangan tebang pilih dalam menegakkan keadilan, yang salah itu harus diproses tidak peduli mereka perusahaan
besar atau orang kuat,” tegasnya.

Selain Mulyanto hadir juga Yurizal (Wakil Ketua Komisi III), Elda Suhanura, (selaku Sekretaris komisi III),
Suroto dan Hendrizal, sebagai anggota Komisi III DPRD Inhu.

Dirinya juga berharap kepada LSM, penegak hukum dan media untuk bersama-sama mengawal masalah pencemaran lingkungan ini sampai selesai.

Dijelaskannya juga, PT BBF beroperasi di perbatasan antara Kabupaten Inhu dan Indragiri Hilir (lnhil), dimana
sebelumnya persoalan limbah perusahaan ini, anggota dewan sudah memanggil pihak manajemen PT BBF untuk
pelaksanaan hearing 4 Februari lalu, namun perusahaan tidak datang.

“PT BBF diduga ada unsur kesengajaan tidak mengelola limbah dengan baik. Sehingga merusak lingkungan masyarakat bahkan area perusahaan itu sendiri,” ujarnya.

Terkait hal ini, Sabtu (8/2/20) kemarin, KLHK telah melakukan penyegelan di area PT BBF yang bergerak di bidang
pengolahan minyak kelapa sawit tersebut, hal ini dilakukan menyusul adanya indikasi perusahaan tidak melakukan
penanganan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) jenis spent bleacing earth.

Aktivitas penyegelan dibenarkan oleh Kepala Balai Gakkum Kementerian LHK wilayah Sumatera, Edward Hutapea, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/2/2020).

”Kami segel lokasi baik yang sudah ditimbun maupun yang belum. Perusahaan tidak dibolehkan melakukan aktivitas di lokasi sampai proses penyelidikan berupa pengumpulan bahan dan keterangan selesai,” kata Edward.

 

 

 

Penulis: EBP

Comments

Pos terkait