Daripada Bayar 36 Miliar Lebih, Gubernur Riau Serahkan Lahan ke PT HTJ, Ely Wardani: Kita Tunggu Ekseskusi Bangunan dari Pengadilan

  • Whatsapp
Sengeketa lahan antara Pemprov Riau dan PT HTJ di Kampus Universitas Riau. Gubernur putuskan kembalikan lahan ke Hasrat Tata Jaya

HALUANRIAU.CO (PEKANBARU)- Gubernur Riau, Syamsuar, lebih memilih menyerahkan lahan sengketa antara Pemprov Riau dengan PT Hasrat Tata Jaya (HTJ) di areal kampus Universitas Riau (UNRI), Panam. Dimana opsi tersebut menyerahkan lahan 176.030 meter persegi, kepada PT HTJ daripada membayar ganti rugi sebesar Rp36.981 miliar.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Ely Wardany, menjelaskan, sesuai dengan arahan Gubernur, mempersilahkan lahan tersebut dikembalikan kepada PT HTJ, sesuai dengan opsi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dan Pemprov Riau tidak mungkin membayarkan kembali ganti rugi, dimana Pemprov juga sudah pernah mengganti rugi sebesar Rp10 Miliar.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah Provinsi Riau mengambil opsi untuk mengembalikan tanah dengan mekanisme eksekusi dari Pengadilan, mengingat untuk opsi ganti rugi tidak mungkin dilakukan karena objek sengketa sudah pernah diganti rugi. Dan itu sesuai dengan arahan Gubernur Riau, jadi kita tunggu saja bagaimana proses ekseskusinya,” jelas Ely Wardani, Sabtu (25/11).

Dijelaskan Ely, dalam proses eksekusi lahan yang masih ditunggu dari pihak HJT melalui pengadilan, akan ada proses lainnya. Dimana diatas lahan tersebut ada bangunan yang telah dibangun oleh pihak Universitas Riau, sebagai pihak yang diberikan hibah oleh lahan oleh Pemprov Riau.

Plt Asisten II Setdaprov Riau ini menceritakan, seperti halnya lahan di jalan Sudirman, bekas kantor Dinas Pariwisata Riau, dimana Pemprov Riau juga kalah dalam hal kepemilikan tanah milik Erizal Muluk. Namun eksekusi banguan yang ada di eks kantor Dinas Pariwisata tersebut belum di eksekusi oleh Erizal Muluk.

“Jadi bangunan nanti hal kedua itu ya, di eksekusi lah dulu. Nanti kita bicarakan hal bangunan, seperti halnya lahan pak Erisal Muluk. Sekarang kita nilai itu harga bangunan ditas tanah. Tanahkan sudah dimenangkan Erizal Muluk, untuk mengeksekusikan sekarangjan kitabsedang menilai harga bangunan di atas tanah,” ungkapnya.

“Jadi kita nanti kalau hasrat tata jaya mau mengeksekusi diperhitungkan bangunan diatas tanahnya. Pihak hasrat tata jaya membayar nilai bangunannnya, jadi pak Gubernur sudah mau menyerahkan silahkan saja di eksekusi, sekarang belum dihitung nilai bangunannya, dan belum pernah dibicarakan sama sekali,” jelas Ely lagi.

Disinggung mengenai kondisi lahan tersebut saat ini, apakah sudah menjadi sepenuhnya milik HTJ. Ely menjelaskan lahan sudah dimenangkan HTJ, namun saat ini lahan tersebut masih dipakai oleh pihak Universitas Riau. Dan pihak HTJ belum bisa mengeksuki lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan mengeksekusi bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

“Sekarangkan masih di pakai Unri. Nanti kita lihat ya, tidak usah kita kaji itu dulu sekarang, kan mereke belum mengeksuki. Kalau sudah di ekaekusi baru kita bicara dalam tahap lainnya terkait bangunan. Jangan kita berandai-andai,” katanya.

Terkait dengan pilihan Pemprov Riau yang lebih memilih mengembalikan lahan tersebut kepada HTJ. Ely menjelaskan, karena sebelumnya Pemprov Riau sudah pernah membayarnya. Terlepas kepada pihak mana dibayarkan, namun hal tersebut merugikan Pemprov sendiri.

“Karena kita sudah membayar, saya tidak ingat berapa totalnya. Tapi kita sudah pernah membayar melalui APBD, apakah yang dibayar hasrat tata jaya, terus mereka meras pemilik berbeda yang menerima berbeda. Bisa sajakan mereka berpikiran seperti itu. Tapi kita sudah pernah membayar dan membebaskan lahan itu,” jelasnya.

“Jadi Gubernur menyatakan ndak mungkinlah membayar lagi. Uangnya tak sedikit loh 25 miliar. Itu kalau kita beli tempat lain itu, lebih kalau hektarnya dari itukan. Jadi lebih baik kita serahkan dulu nanti kita piikirkan kalau sudah di eksekusi. Kita kasi kesempatan kepasa hasrat tata jaya mengeksuki melalui pengadilan. Bawa BPN untuk mengukur, kita tunggu prosesnya,” tutup Ely Wardani.

Untuk diketahui, persengketaan lahan di Universitas Riau yang menyeret nama PT. Hasrat Tata Jaya sudah berlangsung sekitar 15 tahun lalu. Bahkan, Pemprov Riau dikabarkan sudah membayar ganti rugi sebesar Rp10 miliar, namun tidak diketahui bukti dana tersebut dibayarkan kemana.

Berdasarkan informasi dari data-data sebelumnya, tahun 2006 pihak Pemerintah Provinsi Riau sudah mewanti-wanti melalui surat kepada UNRI atas nama Rektor untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang sedang bersengketa.

Namun, himbauan tersebut tidak direspon secara baik. Faktanya, pihak UNRI justru mendirikan bangunan di tanah yang sedang bersengketa, diantaranya yaitu Eco Edu Park yang didirikan pada tahun 2015. Selain itu, juga ada Gedung Grand Gassing Millenium (GGM) yang direncanakan untuk Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang mana pembangunannya sudah menghabiskan anggaran Rp37 miliar, gedung Fakultas Hukum, Bumi Perkemahan Pramuka dan ada beberapa juga yang lain.

Tahun 2018, tanah tersebut sempat diberi pagar dengan dibangunnya beton sepanjang tanah yang bersengketa oleh PT Hasrat Tata Jaya.

Dan dari hasil keputusan MA dari lahan tersebut, ada dua opsi yang ditawarkan kepada Pemprov Riau dalam penyelesaian sengketa ini yakni membayar sebesar Rp36.981 miliar ke PT HTJ atau menyerahkan lahan tersebut kepada PT HTJ, Gubernur Riau Syamsuar lebih memilih menyerahkan lahan tersebut.

Lahan yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 14 tahun 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 15 tahun 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RI, terhadap objek sengketa tersebut Pemerintah Provinsi Riau memperoleh dengan cara proses ganti rugi lahan melalui Panitia 9 (sembilan) yang dilaksanakan 4 kali secara bertahap mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1986 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 1981, 1982 dan 1985.

 

 

 

Reporter: Nurmadi

Comments

Pos terkait