Dugaan Korupsi di PT PER Senilai Rp1,2 M Tiga Tersangka segera Tahap Dua

  • Whatsapp

PEKANBARU (HR)- Berkas perkara tiga tersangka dugaan penyimpangan kredit di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) telah dinyatakan lengkap atau P-21. Selanjutnya, penyidik menjadwalkan melimpahkan penanganan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun tersangka dimaksud adalah Irfan Helmi, mantan Pimpinan Desk PMK PT PER, dan Irawan Saryono, salah seorang Ketua Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana kredit dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu. Seorang tersangka lainnya adalah Rahmawati, Analisis Pemasaran PT PER. Ketiganya telah dijebloskan ke penjara sejak 25 November 2019 lalu.

Bacaan Lainnya

Berkas ketiganya diketahui telah dilimpahkan ke Jaksa Peneliti atau tahap I pada akhir Desember 2019 kemarin. Sejak saat itu, Jaksa Peneliti menelaah berkas perkara untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materilnya. “Berkas perkara sudah P-21 (dinyatakan lengkap, red) pada pekan kemarin,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yuriza Antoni, Selasa (21/1).

Dengan telah rampungnya proses penyidikan tersebut, penyidik selanjutnya menjadwalkan pelimpahan para tersangka dan barang bukti ke JPU. Tahap II itu, kata Yuriza, akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Insyaallah, dalam pekan ini proses tahap II-nya,” sebut mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) itu.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Itu dilakukan untuk memastikan, apakah ada pihak lainnya yang diduga turut terlibat dalam perkara yang merugikan keuangan sebesar Rp1 miliar lebih itu. “Kita lihat saja nanti,” pungkas Jaksa yang juga pernah bertugas di Kejari Pelalawan itu.

Pengusutan perkara dilakukan berdasarkan laporan manajemen PT PER ke Kejari Pekanbaru. Kredit yang diusut adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER.

Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017. Nilai tersebut kemudian menjadi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Diketahui, dalam proses penyidikan perkara ini, Korps Adhyaksa Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau. Dia adalah Mardoni Akrom, yang merupakan Kepala Bagian (Kabag) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD.

Selain itu, pemeriksaan saksi dilakukan terhadap Irhas Pradinata Yusuf selaku Direktur Utama (Dirut) PT PER periode 2011-2015. Selain dua nama yang disebutkan di atas, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT PER, Rudi Alfian Umar. Lalu, Kusnanto Yusuf yang saat perkara itu terjadi adalah Direktur PT PER.

Juga terdapat sejumlah saksi lainnya yang menjalani proses yang sama. Dari PT PER, terdapat nama Irfan Helmi selaku mantan Pimpinan Desk PMK, Rahmiwati selaku Analis Pemasaran, dan Sari Sasni serta Yuli Rizki selaku Kasir.Sementara itu, dari pihak swasta terdapat nama Sri Wahyu Utami, dan Syardawati Idham yang merupakan Ketua Koperasi Permata I Delima, serta Ketua Kelompok UMKM, Irawan Saryono.

 

 

penulis: Dodi Ferdian

Comments

Pos terkait