HALUANRIAU.CO (TELUK KUANTAN)- Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, menemukan dugaan potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam pelaksanaan dana desa di salah satu desa daerah setempat.
Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan khusus dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Desa Lebuh Lurus, Kecamatan Inuman, untuk dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018.
Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Darwin, kepada wartawan Haluan Riau, di Kantornya, menyebutkan, jumlah potensi penyalahgunaan anggaran di Desa Lebuh Lurus adalah sebesar Rp 99.323.412.
Darwin merincikan, temuan tersebut didapati dari kelebihan penarikan dana dari rekening desa dan temuan kewajiban pajak atas pengadaan barang dan jasa di tahun 2017, 2018 dan 2019.
“Ya, audit desa lebuh lurus sudah selesai kita lakukan. Dan hasilnya di dapati temuan potensi penyalahgunaan anggaran sebesar 99.323.412 rupiah. Temuan ini bersumber dari kelebihan penarikan dana di tahun 2017 dan 2018 serta kewajiban pajak atas pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017, 2018 dan 2019,” sebut Darwin.
“Jadi, lebih rincinya temuan kelebihan penarikan dana dari rekening desa itu yang harus disetor ke kas desa adalah 15.922.000. Dan temuan kewajiban pajak yang harus disetor yaitu 83.401.412 rupiah. Sehingga totalnya 99.323.412 rupiah,”ujarnya merincikan.
Atas temuan tersebut, Darwin meminta kepada kepala desa yang bersangkutan untuk mengembalikan atau menyetorkan uang sejumlah tersebut ke rekening yang telah ditentukan dalam batas waktu 60 hari kerja.
“Laporan hasil pemeriksaan ini telah kami sampaikan kepada kepala desa bersangkutan sekitar dua pekan lalu, dan juga di sampaikan kepada Bupati Kuansing dan BPK. Untuk itu kami minta temuan potensi penyalahgunaan anggaran negara ini harus dikembalikan dalam batas waktu 60 hari kerja, atau sebelum masuk ke ranah hukum,” tegas Darwin.
Reporter: Hendra Wandi
