oleh

Cek Kesiapan Pengawasan Pilkada, Anggota Komisi II DPR RI Kunjungi Bawaslu Riau

HALUANRIAU.CO (PEKANBARU)-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau. Kunjungan tersebut dalam hal untuk melakukan pengecekan kesiapan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di 9 Kabupaten/Kota.

Kunjungan tersebut di wakili oleh Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, yang tiba di Kantor Bawaslu pada Kamis (16/1) sekitar pukul 16.15 WIB.

Ditemani oleh dua orang staf nya, Mantan Gubernur Riau itu bermaksud memeriksa kesiapan Bawaslu Riau dalam mengawal Pilkada serentak 9 Kab/Kota tahun 2020 di Riau.

Kedatangan Anggota DPR RI tersebut disambut oleh Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan bersama Anggota Bawaslu Riau lainnya, yaitu Neil Antariksa, Gema Wahyu Adinata, dan Amiruddin Sijaya serta seluruh Pegawai Bawaslu Riau.

“Kunjungan kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan Pilkada serentak se-Indonesia dipastikan berjalan baik, aman, tertib, akuntabel dan berkualitas,” Kata Andi.

Disamping itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan memaparkan kesiapan pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya di hadapan mantan Gubernur Riau itu.

“Rencana serta strategi Bawaslu Riau dalam mengawal Pilkada 2020, fokus pengawasan mengedepankan Pencegahan daripada Penindakkan. Dan saat ini kita juga sedang melakukan Pengawasan terhadap rekrutmen PPK/ PPS oleh KPU Kab/Kota yang sedang berlangsung,” Papar Rusidi.

Bawaslu Riau, sebut Rusidi, akan membuat posko pengawasan di setiap desa dan menyiapkan 10 orang kader pengawas pemilu di posko tersebut.

Pada kesempatan itu juga Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Neil Antariksa, menjelaskan bahwa menghadapi tahapan pencalonan Bupati/Walikota yang mulai ramai saat ini. Pihaknya telah melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dengan mengistruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyurati Bupati, Walikota, dan wakilnya yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2020, agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi jajarannya terhitung tanggal 8 Januari 2020.

“Beberapa waktu lalu, kami telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyurati Bupati, Walikota serta wakilnya yang mencalonkan diri kembali, agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi pada jajarannya terhitung tanggal 8 Januari 2020.” Jelas Neil.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya, menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2020 ini, Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu harus kerja ekstra untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Saat ini kepercayaan masyarakat sedikit tercederai oleh ulah oknum penyelenggara di jakarta, kita memang kecewa melihat kejadian itu yang jelas mencederai hati Penyelenggara Pemilu di bawah,” Ungkap nya.

Dan juga Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Gema Wahyu Adinata, memberikan masukan terkait sanski pidana pemilu dihadapan Arsyad.

Dirinya menilai bahwa sanksi yang ada pada UU 7 Tahun 2017 lebih banyak kepada sanksi Pidana. Dan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 yang lalu, banyak masyarakat kecil yang terkena sanksi pidana. Gema berharap agar kedepan UU Pemilu lebih memperkuat sanksi administrasi dibandingkan sanksi Pidana.

“Tanpa bermaksud melangkahi pimpinan kami di Bawaslu RI, saya berharap agar DPR RI memperkuat sanksi Administrasi daripada sanksi Pidana, karena yang menjadi korban justru masyarakat kecil,” Ulas nya.

Usai mendapatkan pemaparan dari Komisioner Bawaslu Riau, Andi Rachman mengatakan bahwa Bawaslu Riau telah menunjukkan persiapan yang matang dan terencana dalam menghadapi Pilkada di Riau, dan hasil pertemuan tersebut akan ia bawa dalam Rapat Komisi II di Jakarta.

 

 

 

Reporter: Akmal

Comments

Berita Terbaru