Penertiban Baliho Salahi Aturan Kembali Dipertanyakan

  • Whatsapp
Tengku Azwendi

PEKANBARU (HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mempertanyakan kembali integritas instansi terkait terhadap penertiban baliho yang menyalahi aturan.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengatakan seharusnya Walikota tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau tidak mampu melakukan itu berarti merekanya (Kadis, red) dievaluasi saja,” Tutur Azwendi, Jumat (27/12).

Sebab berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan, pada Pasal 18 yang berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan.

Dirinya pun mengaku heran karena Walikota Pekanbaru yang sudah memberikan arahan kepada OPD namun belum dilaksanakan. “Hingga saat ini belum ada pergerakan,” Ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus menegaskan tidak hanya bando, tapi juga tiang billboard yang tidak berizin agar segera ditertibkan.

Ada tiga dinas yang diminta berkoordinasi untuk melakukan pemotongan, yakni DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP.

 

 

Reporter: Akmal

Comments

Pos terkait