Perburuan Satwa, 4 Janin Harimau Sumatera Ditemukan Dalam Toples

  • Whatsapp
Ilustrasi (Foto:Istimewa)

HALUANRIAU.CO – Tim Gabungan Gakkum LHK dan Polri mengungkap kasus dugaan perburuan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Riau, Sabtu (7/12/2019).

Operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang dugaan perburuan satwa dilindungi.

Bacaan Lainnya

Tim bergerak untuk melakukan pengembangan dan menemukan sebuah lokasi di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Dari lokasi itu diamankan beberapa orang diantaranya berinisial MY dan E. Bersama mereka ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) ekor janin harimau yang disimpan dalam toples plastik.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dilakukan pengejaran pelaku lainnya di Jalan Lintas Timur Sumatera. Dua orang pelaku berinisial SS dan TS dengan barang bukti 1 lembar kulit harimau dewasa diamankan di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono mengatakan, terungkapnya kasus ini merupakan keberhasilan upaya kolaborasi dan sinergi KLHK bersama Polri dan instansi terkait lainnya dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan yang mengancam kelestarian tanaman dan satwa dilindungi di Indonesia bahkan di dunia (global).

Upaya penegakan hukum memerangi kejahatan ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, terutama dengan semakin tingginya ancaman dan semakin beragamnya modus kejahatan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, Eduward Hutapea menambahkan, pihaknya mengapresiasi kerjasama KLHK dan POLRI serta masyarakat yang berhasil mengungkap adanya kejahatan yang mengancam kelestarian tumbuhan dan satwa liar.

Dikaitkan dengan konflik manusia dengan Harimau Sumatera yang terjadi beberapa tahun belakngan ini menunjukkan potensi permasalahan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan motif keuntungan pribadi, pemerintah melalui KLHK pasti sangat serius dengan permasalahan ini (konflik hariamau dan manusia) termasuk dalam proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Sumatera, Kementerian LHK, Alfian Hardiman menyampaikan, pihaknya akan menerapkan proses penegakan hukum sebagaimana mestinya dan meningkatkan upaya pemantauan aktivitas perdagangan baik secara langsung maupun melalui siber patrol (perdagangan on-line) yang terkait dengan aktifitas para pelaku.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PPNS KLHK  terhadap pelaku diterapkan Pasal 40 Ayat 2 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. (red)

Comments

Pos terkait