Dewan Diminta Terbitkan Perda Sesuai Kebutuhan Rakyat

  • Whatsapp
WAGUBRI bersama peserta orientasi Anggota DPRD KabupatenKota Se Provinsi Riau yang ditaja oleh BPSDM Provinsi Riau bersama Sekretariat DPRD KabupatenKota, di Balai Serindit.

PEKANBARU (HR) – Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution meminta kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) se-kabupaten/kota di Riau, dalam menerbitkkan peraturan daerah (Perda) harus merefleksikan kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hal itu dikatakannya saat membuka orientasi anggota DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang ditaja oleh BPSDM bersama Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, di Balai Serindit, Selasa (8/10) malam.

Bacaan Lainnya

Edy Natar Nasution menilai bahwa dalam konteks otonomi daerah saat ini, eksistensi dan kinerja DPRD mutlak diperkuat. Sebab mengingat kinerja DPRD selain representasi wakil rakyat di daerah juga merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah.

“Tentunya saja anggota DPRD diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang diberikan atau yang sudah digariskan dalam peraturan undang-undangan,” ujar Edy.

Dijelaskannya, tugas pokok dan fungsi DPRD sudah tertuang dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Sebagaimana, semua sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2014. Ada tiga fungsi yang dimiliki DPRD, yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan pengawasan,” sambung pria lulusan Akmil 1984 itu.

Menurut Edy, legislasi tersebut merujuk pada produk peraturan daerah, dan hal ini perlu dipahami oleh seluruh anggota DPRD bahwa penyusunan Perda tidak semata berangkat dari keilmuwan dan dasar akadmik.

“Yang penting, sebuah Perda harus menjadi refleksi kebutuhan rakyat yang secara keseluruhan, harus mempunyai kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi,” tegasnya

Di samping itu, dikatakannya pula bahwa ritme kerja harus produktif, senantiasa di optimalkan dalam ruang lingkup DPRD khusunya peningkatan inisiatif DPRD dalam mengusulkan peraturan daerah.

Adapun fungsi anggaran, seyogyanya merujuk pada komitmen setiap anggota DPRD untuk selalu menempatkan orientasi dan ataupun pengganggran belanja daerah bersama pemerintah.

“Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan yang dinamis dan proporsional terhadap LPJ maupun kebijakan pemerintah secara umum. Aspek pengawasan ini ada kaitannya dengan hak DPRD yaitu hak angket dan hak mengutarakan pendapat,” imbuh purnawirawan itu.

Di samping itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, Joni Irawan mengatakan bahwa kegiatan orientasi tersebut dibagi kedalam tiga gelombang.

“Total peserta 489 orang dari keseluruhan Anggota DPRD se Kabupaten/Kota. Untuk gelombang pertama ini dimulai dari tanggal 8 sampai 11 Oktober 2019, itu anggotanya 160 orang. Untuk gelombang kedua, nanti tanggal 14 Oktober dan seminggu setelah itu akan dilakukan orientasi gelombang ketiga,” jelas Joni.

Gelombang pertama diikuti oleh Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, masing-masing 45 orang. Kemudian Kabupaten Indragiri Hulu 40 orang dan Kepulauan Meranti 30 orang.

“Setelah selesai orientasi ini, kita harap para Dewan nanti langsung bisa action,” tutup dia singkat.

Comments

Pos terkait