Satu Juta Kendaraan tak Bayar Pajak

  • Whatsapp
Indra Putrayana

PEKANBARU (HR)- Sedikitnya ada 1 juta kendaraan roda dua dan empat nunggak bayar pajak. Dari angka itu terdapat 80 persennya merupakan kendaraan roda dua.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana, Senin (7/10). Indra mengatakan, banyak roda dua tak bayar karena secara komulatif lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan roda empat. “Database kami jumlah kendaraan roda dua itu lebih banyak belum bayar pajak, ada sekitar 80 persen dari total 1 juta kendaraan yang belum bayar pajak,” katanya.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut Indra mengatakan alasan banyaknya kendaraan banyak tidak bayar pajak disebabkan beberapa faktor, pertama karena murahnya membeli kendaraan roda dua, dengan Down Payment (DP) atau uang muka Rp500 ribu. “Dengan DP murah, masyarakat membayar angsuran satu tahun pertama mereka lancar, tapi setelah itu banyak menunggak dan ditarik leasing. Kalau sudah diambil leasing tentu pajak tak dibayar,” paparnya.

“Kemungkinan lain karena motornya hilang dicuri, dan itu jumlah kendaraannya cukup banyak. Kemudian banyak juga kendaraan yang masuk kebun, dan ada sebagian masyarakat terlambat membayar pajak,” pungkasnya.

Untuk itu, Indra mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa pemutihan denda pajak kendaraan selama lebih kurang 45 hari. Yang akan dimulai 15 Oktober sampai 14 Desember 2019 mendatang. Ditambahkannya, secara keseluruhan saat ini terdapat 2,3 juta kendaraan roda dua dan roda empat yang tercatat berada di Riau dan Wajib Pajak.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar, mengtakan kebijakan Penghapusan denda pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur yang akan diberlakukan pada pertengahan Oktober mendatang. Gubri berharap melalui program ini akan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan perpajakan daerah khususnya PKB dan BBNKB II. Program pemutihan denda pajak ini, sebut Syamsuar, sekaligus bertujuan untuk memperoleh data aktual objek pajak melalui pemutakhiran data kendaraan. Dan pelaksanaan penghapusan denda pajak akan dimulai 15 Oktober 2019 hingga 14 Desember 2019. “Peluncuran program penghapusan denda pajak ini dimaksudkan guna meringankan beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya yang tertunda. Kami mengajak masyarakat khususnya yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ungkap Gubri, Senin (7/10).

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Riau Indra Putrayana menjelaskan, pemberlakukan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat/alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan, kata Indra, akibat keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II. “Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak saja, sedangkan seluruh denda yang timbul hingga berakhirnya program ini dihapuskan,” katanya.

Untuk pelayanan penghapusan denda ini, tambah Indra, masyarakat dipersilahkan menghubungi unit-unit pelayanan SAMSAT terdekat, termasuk Samsat Keliling dan Gerai SAMSAT Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Untuk diketahui, program penghapusan pajak yang telah dijalani pada 2018 lalu menghasilkan tambahan penerimaan daerah sebesar lebih dari Rp47 miliar, sedangkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut tercatat lebih dari 27.000. Selain memberikan fasilitas penghapusan denda, guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, saat ini Bapenda Provinsi juga gencar melaksanakan operasi terpadu penertiban pajak daerah.(nur)

Comments

Pos terkait