KPU akan Bahas Bersama DPR

  • Whatsapp
Ketua KPU Arief Budiman.

JAKARTA (HR)- Rancangan peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2020 tidak memperlihatkan adanya larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, syarat larangan napi eks koruptor nyaleg akan masuk dalam aturan, tapi harus dibahas lebih dulu dengan DPR dan Pemerintah. “Kemarin kita sudah uji publik, sudah kita usulkan untuk dimasukkan (larangan eks koruptor) tapi belum ditetapkan,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Bacaan Lainnya

Arief mengatakan tahapan uji publik itu akan dilanjutkan dengan pembahasan di rapat konsultasi bersama DPR dan pemerintah. Dia memastikan usulan larangan eks koruptor maju Pilkada akan disampaikan dalam rapat tersebut. “Masih ada tahap pembahasan PKPU dalam rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kita bahas dulu dalam rapat konsultasi dengan DPR dan Presiden, kita usulkan dalam draft itu ya,” ucap Arief.

KPU jugaingin memasukkan larangan pencalonan bagi pemabuk, pejudi, hingga pezina yang diatur dalam rancangan PKPU Pilkada 2020. Bawaslu mengaku tak setuju jika parameternya tidak jelas. “Selama parameter tidak jelas, kita tidak setuju,” kata Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di kantor ILR, Pancoran, Jakarta Selatan.

Bawaslu meminta KPU merinci pengertian zina, pemabuk, pejudi dalam draft PKPU. Selain itu harus ada ukuran yang jelas misalnya dibuktikan dengan adanya SKCK dari polisi. “Harus diatur parameternya apakah memang bisa dilakukan atau tidak. Apa contoh tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dokumennya misalnya surat kelakuan baik. Itu kan jelas parameternya. Kalau zina, dokumennya apa? Pengakuan orang? Kalau ada putusan di pengadilan, ada dokumen SKCK, silakan. Bukan dokumen yang lain,” kata Bagja.

“Kalau ada yang tobat gimana? Saya nggak mau mabok lagi ah. Itu gimana? Apakah semua orang nggak mau seperti itu? Wong mantan narapidana aja bisa nyalon. Saya bilang ke teman-teman KPU, tolong buat parameter yang jelas,” sambungnya.(dtc)

Comments

Pos terkait