oleh

Tunggakan RSUD Rohul Belum Dibayar

PASIR PANGARAIAN (HR)-Manajemen BPJS Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, sekitar lima bulan terakhir belum membayarkan tunggakan ke RSUD Rohul. Terhitung April-Agustus 2019 lalu. Tunggakan cukup lama itu berdampak suplai obat-obatan terganggu.

Direktur RSUD Rohul dr Novil mengatakan, tunggakan BPJS Kesehatan merupakan masalah nasional, dan dirasakan hampir seluruh manajemen rumah sakit yang ada di Indonesia.

Diaku Novil, ada beberapa dampak belum dibayarnya tunggakan BPJS ke RSUD Rohul selama lima bulan terakhir, selain fee kepada perawat yang belum dibayarkan, juga mengganggu ketersediaan obat-obatan di apotek rumah sakit.

Dikatakannya, besar klaim BPJS Kesehatan yang diajukan manajemen RSUD Rohul per bulannya fluktuatif, tergantung jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit.

“Rata-rata Rp1,5 miliar lah, kita kalkulasikan ada piutang Rp6 miliar?. Itu yang kita ke depankan bukan masalah jasa medik, kita yakin perawat-perawat kita sudah bekerja dengan tulus,” ucap Novil.

Novil mengakui, pihaknya membuat resep obat keluar karena suplay obat di apotek RSUD Rohul dari pihak distributor sedang terganggu.

Diakuinya, uang pasien yang terpakai untuk membeli obat akan diganti seratus persen oleh manejemen RSUD melalui Kepala Seksi Pelayanan.

“Kita pingin pasien kita dapat (pelayanan) yang terbaik, karena di rumah sakit tidak ada obat,” ujarnya.

Novil menyebutkan, bila rumah sakit tidak membayar utang obat selama seratus hari, bisa-bisa rumah sakit akan di-blacklist oleh pihak distributor.

“Artinya meresep (obat) keluar untuk kesembuhan pasien saja, tapi otomatis pasien BPJS tetap ditanggung rumah sakit,” ucap Novil, juga menegaskan bukan pasien yang membeli obat diluar, namun RSUD membuatkan resep keluar.

Novil menuturkan, pihaknya telah memberikan solusi, termasuk beradabtasi dengan pihak rumah sakit di Sumatera Barat yang sudah menggunakan dana talangan atau CSR dari bank daerah.

Kata Novil menambahkan, untuk dana talangan ini merupakan kebijakan dari Gubernur yang bisa memberikan tekanan kepada bank daerah untuk menalangi dana sementara waktu, agar bank daerah mengeluarkan regulasi atau produk, sehingga stok obat tidak terganggu.

“Bila belum dibayarkan sampai bulan ini (September 2019, red) otomatis pelayanan kita terganggu,” tutur Novil.

Kepala Perwakilan BPJS Kabupaten Rohul, Ivo Sartika juga mengatakan, keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit sudah menjadi masalah nasional.

“Sekarang pemerintah, selain untuk memberikan dana talangan juga sudah membahas bagaimana kelanjutan dari BPJS itu sendiri, nah itu juga yang menyebabkan keterlambatan di kita untuk RSUD Rohul,” jelas Ivo , Senin (30/9/2019).

Ivo menyatakan, pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke RSUD Rohul terakhir dibayarkan, per Maret 2019. Informasi terakhir didapatnya, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim ke RSUD Rokan Hulu untuk bulan April 2019, setelah mendapat droping dana dari pusat.

Untuk tagihan klaim dari RSUD Rokan Hulu Mei, Juni dan Juli 2019, dikatakannya, telah diterima oleh BPJS Kesehatan. Namun baru tagihan April 2019 yang sudah dibayarkan. Sedangkan tagihan Agustus 2019 sejauh ini belum diajukan pihak rumah sakit.

Keterlambatan pembayaran klaim untuk April 2019 dari BPJS Kesehatan ke RSUD Rohul disebutkannya, karena pengajuan klaim April, Mei dan Juni baru diajukan pihak rumah sakit di awal Juli 2019. Sedangkan untuk pembayaran harus melalui proses verifikasi sekitar 15 hari.

Ia tidak menampik pembayaran klaim ke RSUD Rohul untuk bulan April 2019 memang mengalami keterlambatan pembayaran dari jatuh tempo dua bulan. Karena untuk pembayaran klaim, BPJS Kesehatan menerapkan siapa yang lebih dulu mengajukan.

“Di saat jatuh tempo kita tidak ada dananya, karena kondisi kita ini siapa yang duluan masuk itulah yang akan dibayarkan terlebih dahulu, itu yang diproses terlebih dahulu,” ungkap Ivo.

Ivo mengungkapkan, tunggakan klaim yang dibayarkan tidak bisa dibayarkan BPJS Kesehatan setiap bulannya ke rumah sakit, karena ada proses klaim per bulannya.

Pengajuan klaim per Juli 2019? sendiri baru diajukan manajemen RSUD Rokan Hulu beberapa hari terakhir, dan sudah selesai dilakukan verifikasi dan untuk tagihan Juli jatuh temponya per 27 September 2019. Namun demikian Ivo belum bisa memastikan kapan akan dibayarkan.

Selain RSUD, jelas Ivo, seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu juga mengalami keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan, termasuk RS Surya Insani, RS Az Zahra, dan RS Awal Bros Ujung Batu.

“Tapi, untuk Rumah Sakit Surya Insani dan Awal Bros mereka itu rutin mengajukan klaim setiap bulan sebelum tanggal 10,” kata Ivo.

Adanya keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit ini, Ivo mengharapkan peserta BPJS Kesehatan untuk rutin membayarkan iuran bulanan sebelum jatuh tempo tanggal 10 setiap bulannya. Sehingga, pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa di seluruh fasilitas kesehatan.(hrc/mel)

Comments

Berita Terbaru