Kajati Minta Pemprov dan Daerah Jangan Anggap Pihaknya Rivalitas

  • Whatsapp
Gubernur Riau Syamsuar dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Uung Abdul Syakur

PEKANBARU (HR) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur, menegaskan bahwa, sejauh ini pihak Kejati, Pemprov dan Kabupaten Kota telah menjalin kerjasama. Namun dalam perjalanan kerjasama, pihak Pemprov maupun daerah, menganggap kehadiran Kejati maupun Kejari di daerah seperti lawan atau rivalitas.

Penegasan tersebut disampaikan Kajati, saat penandatanganan kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU), tentang kerjasama dan koordinasi pemberian bantuan hukum pertimbangan dan tindakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Antara Gubernur Riau, Syamsuar, bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Uung Abdul Syakur, diikuti Pemerintah Kabupaten Kota bersama Kejaksaan negri, di Gedung dang Merdu, Bank Riau Kepri, Senin (2/9).

Bacaan Lainnya

“Kami jangan dianggap rivalitas, justru kita membangun kebersamaan agar perkara tersebut menang. Bidang hukum di daerah agar lebih teruji dan bagus dan perkaranya menang,” ujar Uung, saat menyampaikan arahan.

Uung menegaskan, bahwa sejauh ini apa yang telah dijalani oleh bagian hukum baik di Pemprov maupun di Kabupaten Kota, membingungkan. Karena banyak perkara dengan pihak luar yang kalah, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

“Terkadang kita bingung, perkara yang kalah ini sebetulnya kadang bingung. Seperti perkara di lahan Unri masa setifikat kalah dengan SKGR. Termasuk perkara korupsi dimentahkan oleh perkara perdata. Kabag hukum maupun biro hukum daerah jangan dijadikan kita rivalitas. Kita sama-sama melawan gugatan agar menang,” tegas Uung lagi.

Lebih jauh dikatakan Uung, melalui kerjasama ini, lebih ditingkatkan lagi ruang lingkupnya dapat ditindak lanjuti bentuk kerjasama hukum yang positif dalam pemilihan dan penyelamatan aset Pemerintan daerah. Dan pihaknya juga bekerjasama dengan KPK, karena juga di pantau oleh KPK dan Kemenpan RB.

Ada catatan Pemprov dan Pemkab yang terabaikan salah satunya persoalan hukum yang berlarut larut termasuk dengan Unri yang sudah 14 tahun. Yang menjadi pekerjaan rumah bisa diselesaikan dengan tuntas,” ungkapnya.

“Saya melihat pemerintah sangat pandai membangun namun kurang bisa memanfaatkan. Saya melihat ada keegoan antara pimpinan sekarang dan masa lalu. Yang mengabaikan pemeliharaan gedung yang telah dibangun dimasa lalu, seharusnya sudah bisa tempati dan dimanfaatkan tapi dibiarkan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar berharap penyelamatan aset-aset milik daerah bisa terus dimaksimalkan. Pemerintaj memiliki dua fungsi yakni memerintah dan melayani. Dalam prakteknya, fungsi melayani ini lah yang sering timbul masalah hukum. Diantaranya mendapat gugatan perdata dan tata usaha baik dalam hal pengelolaan aset di tingkat provinsi dan kota.

“Untuk itu perlu ada kerjasama dengan Kajati, bupati dan walikota. Semoga dengan adanya kelanjutan penandatangan kesepakatan ini, kita bisa menyelamatkan aset sebanyak-banyaknya. Makanya sinergi antara pemerintah dengan kejaksaan harus terus dijalin,” ujar Syamsuar.

Dijelaskan Gubri, bahwa selama ini Pemprov Riau setidaknya telah 20 kali mendapat gugatan perkara, baik dalam bidang perdata maupun tata usaha. Dengan sumber daya manusia yang tersedia melihat salah satu alternatif untuk meningkatkan penyelesaian dengan bekerjasama dengan jaksa pengacara negara.

“Harapan dengan adanya MoU dan sekaligus komitmen antara Pemprov dan Kejati serta Kejari Kabupaten Kota, dan pekerjaan rumah permasalahan dapat diselesaiakn dengan baik. Banyak aset provinsi yang bermasalah di Kabupaten kota salah satunya penyelesaian tanah 105 ha di Kota Dumai. Permasalahan lahan Universitas Riau, di Kampar dan daerah lain,” kata Gubri.

Selain permaslahan aset baik tanah, mobil dan bangunan, permaslahan lain yang menjadi fokus Pemprov kedepan yakni menyelesaikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah terutama dalam penagihan kredit macet.

“BUMD bermasalah dengan pihak lain yang selalu muncul dari pimpinan sebelumnya. Khusus Bank Riau terkait kredit macet bisa di bantu dengan terkumpulnya kredit macet menambah likuiditas. PT PER ada beberapa daerah yang membantu rakyat ada kredit macet dan bisa dikembalikan lagi,” harap Gubri.

Turut hadir pada acara tersebut, seluruh kepala Daerah Kabupaten Kota, bersama Kajari. Dan sekaligus penandatangan kerjasama seluruh Kabupaten Kota dengan Kejari. (nur)

Comments

Pos terkait