BENGKALIS-Dalam rangka mengakomodir pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih transparan, akuntabel, berbasis sistem informasi serta menyatukan langkah dan persepsi seluruh pihak dan stakeholder terkait peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik, koordinasi pelayanan satu pintu dipandang penting untuk penyebarluasan informasi kepada publik sebagai penerima layanan sekaligus untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perizinan berusaha, yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
“Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu maupun di kecamatan merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien dan tepat waktu,” tegas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 yang diwakili Asisten Pemerintahan, Hj. Umi Kalsum, Kamis (22/8/2019).
Rakor yang difasilitasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini mengusung tema ”Melalui Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kita Wujudkan Sinergitas dan Komitmen Bersama dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019”.
“Penyederhanaan pelayanan publik akan memberikan motivasi dan keyakinan yang besar bagi pengusaha maupun investor untuk menanamkan dan mengembangkan investasi di daerah,” ujar Bupati sebagaimana disampaikan Asisten Pemerintahan.
Sebagai narasumber Rakor adalah Kasi Wilayah II, Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Teguh Subarto, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau Dasuki, Kasi Infrastruktur Pertanahan Suprianto, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Desfrizul.
Pembukaan dihadiri Kadis DPM-PTSP Basuki Rakhmad, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas serta para peserta rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Penyempurnaan Penyusunan Perbup
Sementara Kepala DPMPSP Kabupaten Bengkalis, Basuki Rakhmat menambahkan, saat ini Pemkab Kabupaten Bengkalis melalui DPMPSP sedang dalam tahap penyempurnaan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada DPMPSP.
Sesuai aturan,DPMPSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bertanggung jawab secara administratif, sementara tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait, termasuk pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017, Basuki berharap semua perangkat daerah teknis terkait dapat membantu DPMPSP dan bekerjasama dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) beserta regulasi yang berhubungan dengan persyaratan perizinan.
”Semua ini dalam rangka peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan investasi dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis,” ujar Basuki di sela-sela Rakor.
Sistem OSS
Ditambahkan Basuki, untuk mempermudah masyarakat pelaku usaha maupun calon pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan tanpa harus buang waktu mengunjungi instansi terkait, DPMPSP Bengkalis menghadirkan sistem Online Single Submission (OSS).
Program ini telah berjalan sejak Juni 2018 dan terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha dan pelatihan kepada tenaga teknis pelayanan perizinan baik di dinas/badan/kantor. Guna menunjang kinerja program ini, untuk tahap awal bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi bisa mengakses web.oss.go.id. Dan DPMPSP siap membimbing segala prosedur perizinan.
Dipaparkan Basuki, pelayanan yang cepat dan ringkas terus menjadi harapan masyarakat. Sehingga pemerintah wajib terus berupaya mewujudkan harapan itu.
Kehadiran pelayanan perizinan yang terintegrasi dengan teknologi informasi akan sangat membantu perwujudan pelayanan yang cepat dan ringkas.
”Masyarakat kita terkhusus para pelaku usaha terus mendambakan perizinan yang cepat dan ringkas. Harapan tersebut dapat perlahan diwujudkan dengan adanya perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi ini,” ujarnya. ***
