oleh

Pengulangan Korupsi Vs Hukuman Mati

 

 

 

            Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi.

Pertama: Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan, ini dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan  merugikan keuanganatau perekonomian negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Kedua : Suap, adalah memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran.

Ketiga :Gratifikasi, merupakan pemberian dalam arti yang luas, yaitu pemberian biaya tambahan, barang, uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainya. Setiap gratifikasi yang diperuntukan kepada pegawai atau pejabat negara sipil dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang harus dilakukan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari kerja setelah tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Keempat : Penggelapan dalam jabatan, sering disebut sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Penggelapan dalam jabatan ini biasanya  pegawai negeri karena yang bisa melakukan ini adalah yang memiliki kewenangan.

Kelima : Pemerasan, adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri., pemerasan ini contohnya adalah seperti pungli. Pemerasan ini dapat dibagi dua yakni pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau masyarakat dan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

Keenam : Perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan Negara, atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

 

 

Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Ketujuh bentuk korupsi diatas mempunyai hukuman yang beragam, minimal satu tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Namun walaupun demikian, dengan ancaman yang tergolong berat, masih saja banyak pejabat yang melakukan perbuatan korupsi. Mulai dari level PNS biasa sampai ke anggota DPR RI.

Bahkan, ada juga yang nekat melakukan pengulangan korupsi walaupun sebelumnya telah juga pernah di hukum penjara. Seolah – olah hotel prodeo hanya mainan atau tempat persinggahan sementara saja bagi mereka. Tidak ada efek jera, sehingga begitu mereka keluar penjara di beri jabatan dan akhirnya mengulangi perbuatan bejatnya menggerogoti uang rakyat.

Baru baru ini Bupati Kudus adalah sebagai salah satu contoh nyata yang dapat memberikan pelajaran kepada kita semua. Kasus Bupati Kudus ini membuka fakta bahwa eks koruptor yang diberi kekuasaan berpotensi mengulangi perbuatannya. Sebelumnya dari berbagai media yang penulis baca, Bupati Kudus ini sempat mendekam di penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus korupsidana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004.

Bolehnya Eks Koruptor ikut dalam kontestasi pilkada ini berawal dari adanya gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang pilkada yakni Pasal 7 huruf g undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang melarang eks terpidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih ikut dalam pencalonan kepala derah.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi tersebut walaupun terdapat pendapat hakim yang berbeda. Putusan MK ini kemudian di adopsi ke dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini disebutkan bagi mantan terpidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih boleh menjadi calon kepala daerah asalkan mengumumkan statusnya kepada public. Artinya sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut eks koruptor boleh menjadi kepala daerah.

Republik ini memang aneh. Mantan koruptor pun bisa menang ikut pilkada, ironis memang, namun itulah faktanya. Bupati Kudus adalah salah satu contoh eks koruptor bisa memenangi pilkada. Alih-alih eks koruptor di benci, malah disanjung dan dipilih untuk menjadi Bupati. Seperti di negeri dongeng saja.

Berkaca kepada pengalaman diatas, Ternyata eks koruptor tidak jera dengan hukuman yang dijalaninya, sehingga kembali mengulangi perbuatannya. Lantas, dengan demikian apakah perlu diterapkan hukuman mati biar jera?

Pengaturan hukuman mati bagi koruptor telah diatur secara tegas termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSetiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan Pasal 2 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu yang dimaksudkan itu adalah apabila korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang, korupsi pada saat bencana alam, korupsi pada saat krisis moneter dan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi.

Kalau dicermati, kedua pasal diatas, ketentuan pidana mati hanya berlaku sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena ketentuan hukuman mati bagi korupsi hanya berlaku bagi para koruptor yang merugikan keuangan negara, sedangkan bagi korupsi yang dilakukan dengan menerima suap, gratifikasi dan lain-lain tidak terkena ancaman hukuman mati.

Jadi dengan demikian pidana mati baru dapat diterapkan apabila telah melakukan pengulangan perbuatan korupsi berupa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, selain itu tidak dapat dikenakan hukuman mati. Jadi jika eks koruptor  dipidana berulang kali karena menerima suap atau gratifikasi tidak bisa dipidana mati.

Oleh karena itu, dengan mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada, diharapkan kepada pemerintah untuk segera merevisi kembali undang-undang pilkada sesegera mungkin demi menghindari eks koruptor bisa menjadi kepala daerah dan revisi undang-undang korupsi dengan menyatakan semua pengulangan tindak pidana korupsi dapat dihukum mati, biar ada efek jera.

OLEH :

 

MAYANDRI SUZARMAN, SH

Anak Kuantan Singingi Asli

Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA

 

 

 

 

Comments

Berita Terbaru