PEKANBARU (HR)- Rencana Pemprov Riau ngutang uang ke PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp4,4 triliun dibenarkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Uang hasil pinjaman itu akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan jembatan di provinsi Riau.
Menurutnya, jalan dan jembatan memang menjadi prioritas yang perlu dibangun tuntas. “Jalan dan jembatan memang itu yang prioritas di Riau. Kita yakin bahwa itu persoalan yang sudah lama terjadi,” katanya.
Ahmad Hijazi menyatakan, Riau ini tidak akan maju ketika masalah infrastruktur jalan dan jembatan belum terpenuhi, karena hajat hidup masyarakat Riau ada di jalan dan jembatan. “Bahkan kalau boleh jujur masyarakat berharap di situ. Bagaimana mungkin mereka melakukan kegiatan mengangkut hasil perkebunan kalau jalan dan jembatan rusak. Bagaimana mereka bisa hidup senang jika tidak bisa bertranportasi dengan baik. Jadi kondisi ini yang kita resah dan risaukan,” ungkapnya.
Ahmad Hijazi mengaku, memang Riau memiliki perencanaan jalan, hanya saja banyak sebatas trase tapi belum dibangun. “Bahkan ada jalannya yang belum dibangun sama sekali. Ini kan keprihatinan yang harus kita pikirkan bersama,” cetusnya.
Lebih lanjut Ahmad Hijazi menyampaikan, memang dulu Riau banyak uang. Namun tidak bersiap-siap membangun jalan untuk jangka panjang. “Tapi kita tak usah ungkit masa lalu. Kita berpikir untuk kedepan,” cetus Ahmad Hijazi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau.
Dia menuturkan, rencana ngutang uang ke PT SMI itu bukan sebuah keputusan akhir. Namun ketika nanti ada solusi Pemprov Riau tidak mesti meminjam uang. “Kalau itu bisa dilakukan lebih baik, mungkin ada solusi lain yang membuat kita tak mesti pinjam, tapi progres pembangunan jalan tercapai. Karena tujuan akhirnya membangun infrastruktur, kalau ada sumber pendanaan melalui pinjaman atau obligasi daerah dan cara-cara lain itu semua kan hanya cara, tapi tujuan terpenting terbangunnya infrastruktur,” cakapnya.
Estimasi APBD
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020.
Pantauan, pertemuan di Ruang Rapat Medium DPRD Riau berlangsung tertutup. Rapat tersebut dihadiri mayoritas anggota Banggar dan dari TAPD dihadiri Ketua TAPD Ahmad Hijazi beserta jajaran. Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan agenda rapat kali ini mereka membahas KUA PPAS untuk mencapai kata sepakat. “Pendapatan sekitar diangka Rp7,9 triliun. Ditambah ada rencana, ini kalau memungkinkan, pinjaman daerah sekitar Rp4 triliun lebih, sehingga totalnya sekitar 12 triliun lebih,” kata Sunaryo.
Ia menambahkan, masalah pinjaman daerah tersebut sedang dibahas oleh Banggar apakah memenuhi kriteria dan persyaratan. Maka dari itu hingga saat ini belum ada kata sepakat. “Kita lihat dan bahas dulu, ya kalau memungkinkan, APBD kita jadinya Rp12 triliun, tapi kalau tidak jadi APBD kita tinggal Rp7,9 triliun saja,” cakapnya lagi.
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini banggar sedang meminta rincian secara resmi dari TAPD seperti pinjaman kegunaannya untuk apa, apakah sudah masuk di dalam perencanaan. “Katakanlah untuk membuat jalan, jadi apakah masalah-masalah hukumnya sudah selesia, apakah masalah kawasan hutan dan sebagainya sudah selesai. Itu yang perlu dikaji ulang bersama. Jadi selama persyaratan itu oke kita tak ada masalah,” cakapnya lagi.
Disinggung mengenai jawaban TAPD terkait pertanyaan yang disinggung Banggar, Sunaryo menjelaskan TAPD mengatakan belum final. “Kita belum putuskan, karena TAPD juga belum merinci, jadi sambil berjalan mereka rincikan. Baru bisa kita putuskan,” tukasnya.(ckp)
