Dishub Rekomendasikan JPO Dibongkar

  • Whatsapp

 

PEKANBARU (HR)- Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mulai gerah dengan sikap pengelola Jembatan Penyebrangan Orang yang terkesan tak kooperatif menanggapi surat panggilan yang sudah dilayangkan sebanyak dua kali, bahkan Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, Tengku Ardi Dwisasti, menegaskan jika dipanggilan ketiga pemilik masih tak merespon, ia akan merekomendasikan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membongkar JPO tersebut

Bacaan Lainnya

“Sudah surat kedua, kalau sampai tiga kali tak respon juga, saya rekomendasikan ke Satpol PP untuk dibongkar saja,” tegas Ardi, Senin (5/8).

Dalam surat yang sudah dilayangkan tersebut, pengelola diminta menyampaikan segera administrasi yang berhubungan dengan JPO bertujuan untuk pendataan pengelolan Jembatan Penyeberangan Orang di Pekanbaru. Dokumen administasi JPO yang dimaksud terdiri dari, surat perjanjian kerjasama/nota kesepahaman antara Pemko dengan pihak yang membangun JPO, kemudian surat izin pelaksanaan pembangunan JPO, Izin Mendirikan Bangunan, surat permohonan pengelolaan JPO.

Pengelola juga diminta menyampaikan dokumen administrasi yakni surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan JPO dengan Pemko Pekanbaru. Berikut seluruh surat yang berhubungan kontrak pengelolaan JPO dan lain-lain. Dari 11 JPO yang ada di Kota Pekanbaru, empat diantaranya sudah dihibahkan ke Pemko Pekanbaru. Diantaranya, JPO di Jalan Sudirman, dekat Ramayana, Awal Bros, dekat Sudirman Square dan di sekitar lokasi gelanggang remaja. Dari 4 JPO tersebut baru satu yang yang sudah melakukan perjanjian sewa menyewa, 3 lagi sisanya masih proses.

“Surat yang kita layangkan itu untuk pengelola tujuh JPO yang saat ini perjanjian kontraknya sudah habis, makanya kita minta mereka menyampaikan dokumen administrasinya. Kalau sampai tiga kali surat kita beri tapi tak juga direspon, kami rekomendasikan agar dibongkar saja,” tegas Ardi mengulang.(her)

Comments

Pos terkait