Saksi untuk Wabup Bengkalis sama dengan Tersangka Sebelumnya

  • Whatsapp
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan

PEKANBARU (HR)- Sejumlan saksi diketahui telah dimintai keterangan untuk mendalami keterlibatan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, Muhammad dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil). Saksi-saksi itu sama dengan saksi yang telah diperiksa untuk pesakitan sebelumnya.

Itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau di Bareskrim Polri, Kamis (13/6) lalu. Saat itu, penyidik diminta melakukan pendalaman terhadap peranan mantan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau itu.

Selain itu, dalam vonis majelis hakim untuk para tersangka yang telah dihadapkan ke persidangan juga disebutkan adanya keterlibatan Muhammad. Menurut penyidik, hal itu juga akan didalami. “Dalam vonis hakim untuk tersangka terdahulu, lalu kita kemudian mencari fakta untuk menyelaraskan keterangan saksi-saksi sesuai dengan premis (penalaran, red) hakim,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Minggu (4/8).

Untuk menyelaraskan hal itu, sejumlah saksi-saksi kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Itu dilakukan untuk mendalami peran Muhammad yang saat itu menjabat selaku Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek tersebut. “Sebetulnya yang diperiksa itu sama saja (untuk tersangka sebelumnya). Tetapi pendalaman keterangan aja yang ini. Mengkaitkan antara yang satu dengan yang lain,” sebut mantan Wadir Resnarkoba Polda Metro Jaya itu.

Dalam kasus ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang dijerat. Mereka adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya telah dihadapkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan dinyatakan bersalah.

Terkait peran masing-masing pesakitan itu sebelumnya pernah diungkapkan Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, melalui pesan singkat aplikasi WhatsApps, Senin (12/11/2018) lalu. Menurutnya, ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2013, dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.639.090.623.

Di antaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan. Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Terkait Muhammad, menurut Brigjen Pol Dedi, saat itu dia menjabat Kabid Cipta Karya pada Dinas PU Riau itu, sekaligus selaku KPA. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. “Mau tandatangan dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf,” kata Brigjen Pol Dedi kala itu.

Diketahui, Muhammad juga pernah dihadirkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (26/3) lalu. Saat itu, dia dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa. Meski sebelumnya dia sempat dua kali mangkir. Untuk diketahui, dugaan rasuah itu berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

Dalam laporan LSM tersebut, Muhammad ketika menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.

Pada Kontrak rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.

Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Kemudian pada item pekerjaan timbunan bekas galian, dipastikan fiktif. Karena pengerjaan galian dan penimbunan tidak pernah ada.
Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Semestinya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Namun menariknya, pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Bahkan, Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah serta penimbunan kembali galian tanah. Namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.(dod)

Comments

Pos terkait