Tinggalkan Catatan, RPJMD Riau periode 2019-2024 Disahkan

  • Whatsapp

PEKANBARU (HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2024 terhadap laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati dan dihadiri Gubernur Riau Syamsuar, serta anggota dewan lainnya, pada Kamis (1/8).

Meski disahkan, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh anggota Pansus bahwa sebagian besar draf RPJMD tidak menggambarkan permasalahan yang sesungguhnya.

Salah seorang anggota pansus, Marwan Yohanes menilai tidak lengkapnya pembahasan terkait perkebunan illegal. ” Data DPRD Riau tahun 2017 misalnya, yang menunjukkan adanya 1,8 juta kebun kelapa sawit illegal dan berdampak langsung pada masyarakat. Termasuk persoalan hutan adat yang belum diakui dan tidak diberikan kepada masyarakat adat, serta kerusakan lahan gambut. Seharusnga dimasukkan ke RPJMD,” kata Marwan saat membacakan laporan hasil kerja pansus.

Di samping itu, kata politisi Gerindra ini, urusan pertanahan dalam draf RPJMD juga belum menggambarkan permasalahan ketimpangan yang menjadi penyebab konflik lahan yang mencapai 37 kali dalam setahun.

Ditambahkannya, urusan pemberdayaan perempuan juga pemerintah belum menyerahkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pansus juga menyoroti persoalan pertambangan, yang di dalam draf RPJMD hanya memuat permasalahan kelistrikan semata. Bukan pengawasan terhadap banyaknya industri pertambangan yang menyebabkan kerusakan kualitas lingkungan hidup.

“Karena itu, kita berharap agar rumusan visi dan misi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar target bisa tercapai dalam waktu yang telah ditentukan,” Ungkap nya

RPJMD, katanya telah dikaji sebelumnya dan hasilnya pun telah sesuai dengan visi misi Syamsuar pada saat mencalon sebagai Gubernur Riau.

“Visi misi telah mencakup seluruh permasalahan daerah, namun masih ada persoalan yang mengambang. Visi misi Provinsi Riau juga memiliki keselarasan dengan pemerintah pusat, sehingga diharapkan hal ini dapat mempermudah dukungan dan pendanaan,” tutup politisi Gerindra itu.(mal)

Comments

Pos terkait