156 Paket Kegiatan Belum Dijalankan

  • Whatsapp
Gubri Syamsuar

PEKANBARU (HR)-Sebanyak 156 paket kegiatan milik Pemerintah Provinsi Riau belum di lelang. Atas kondisi ini, Gubernur Riau Syamsuar menilai organisasi perangkat daerah lalai.

Hal itu disampaikan Gubri saat mengadakan pertemuan dengan KPK dengan pemerintah Kabupaten Kota.
Untuk itu saat acara, Gubri mengingatkan semua OPD untuk segera menjalankan proses lelang kegiatan di APBD Riau 2019.
“Saya minta kegiatan digesa, paket lelang kan banyak tadi yang belum selesai, sementara waktu tinggal menghitung hari, hanya sekitar lima bulan lagi,” kata Syamsuar.

Bacaan Lainnya

Dengan begitu, Gubri berharap nanti di Desember 2019 keiagatan yang dikerjakan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarat. Gubri akan memberi catatan kepada OPD agar segera menjalankan kegiatan paket lelang yang sudah dimasukkan dalam APBD.
“Ini untuk kepentingan masyarakat, ini catatan bagi OPD. Ini orangnya pada OPD, jadi kita lihat apakah OPD nya lalai bisa tau di mana letak kesalahannya,” kata Syamsuar.

Sementara itu, Plt Asisten II Setdaprov Riau, Indra, mengatakan, pihaknya akan langsung mem- follow up ke seluruh OPD sesuai dengan arahan Gubernur Riau. Sejauh ini pihaknya juga sudah mengingatkan kepada seluruh OPD untuk menjalankan kegiatan dari awal-awal tahun 2019.

“Tentu kita folowup ke OPD, dari awal kita sudah mengingatkan. Semua proses kegiatan ada proses tender di OPD. Dan kita juga akan cek di ULP kegiatan mana saja yang belum dijalankan,” kata Indra.

Dijelaskan Indra, saat ini kegiatan yang sudah dijalankan dan sudah ditender bahkan sudah jalan, sebanyak 224 paket kegiatan yang tersebar di seluruh OPD. Dan diperkirakan anggaran yang terserap sebesar Rp700 miliar lebih, atau 65 persen.

“Dari proses lelang yang sudah ada mencapai 700 miliar dan efisiensinnya juga mencapai 80 miliar. Jadi kegiatan yang belum jalan itu belum bisa dihitung berapa dan OPD-nya mana saja. Di data dulu per OPD nya,” kata Indra.

Disinggung apakah ada kegiatan OPD yang tidak dijalankan karena adanya keengganan OPD yang tidak bisa menjalankannya karena tidak sesuai visi dan misi Gubernur, Indra tidak mengetahuinya, dan tidak ada arahan dari Gubernur terkait hal tersebut.

“Kalau itu saya tidak tahu, mungkin itu untuk 2020 kalau 2019 kan sudah disahkan ditahun lalu,” tutup Indra. (nur)

Comments

Pos terkait