Dana tak Terduga Rp10 M Disiapkan

  • Whatsapp
TIM Satgas Karhutla terus melakukan upaya pemadaman di sejumlah daerah agar kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tidak semakin meluas.

PEKANBARU (HR)- Pemerintah Provinsi menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut bisa digunakan untuk kondisi darurat seperti bencana banjir dan longsor. Namun tak menutup kemungkinan dana itu bisa digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (31/7). Dana yang dialokasikan di APBD Riau 2019 ini dianggarkan untuk keperluan darurat. “Kalau khusus untuk Karhutla memang tidak ada dianggarkan, karena untuk Karhutla sudah ada mekanisme anggaran sendiri di BPBD. Tapi jika terjadi kalau kondisi Karhutla semakin buruk, dana itu bisa digunakan,” katanya.

Bacaan Lainnya

Ahmad Hijazi mengaku, sampai saat ini belum ada pengajuan dana tak terduga dari pihak manapun yang terlibat dalam penanganan Karhutla di Riau. Tapi jika nanti ada pengajuan karena kondisi Karhutla sudah darurat, dana tersebut bisa langsung digunakan Satgas Karhutla Riau.

“Kalau kondisinya darurat dan memang memerlukan dana, maka dana tak terduga tersebut bisa digunakan. Tapi tentunya juga harus sepengetahuan dari DPRD Riau sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Riau,” sebutnya.

Apalagi, sebut dia, saat ini Provinsi Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak Februari lalu. Dengan status tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa memberikan bantuan seperti peralatan dan personel.

“Riau kan sudah menetapkan status siaga, bantuan dari pemerintah pusat kan juga sudah ada. Seperti bantuan peralatan pemadam dan juga personel,” ujarnya.

Lima Perusahaan

Sementara Pihak Kepolisian di Riau telah turun ke lapangan untuk mengecek lokasi kebakaran lahan yang masuk di kawasan sekitar perusahaan. Hal itu menindaklanjuti temuan Satuan Tugas (Satgas) Udara Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Dalam temuan itu, Satgas Udara menyatakan ada kebakaran di sekitar areal konsesi perusahaan yang berada pada radius kurang dari lima kilometer.

Lima perusahaan yang tercatat mengalami kebakaran itu adalah PT Priatama Rupat (Surya Dumai Group), PT Jatim Jaya Perkasa Teluk Bano II, PT Wahana Sawit Subur Indah Siak, PT Seraya Sumber Lestari Siak dan PT Langgam Inti Hibrindo, Pelalawan. Kelima perusahaan itu telah mendapat teguran.

Terkait ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, pihaknya telah menerima tembusan terkait hal tersebut.

“Kita memang dapat tembusan, bahwa Satgas mengeluarkan teguran terhadap perusahaan yang konsesinya diduga ada titik api,” ujar Kombes Pol Gidion kepada Haluan Riau, Rabu (31/7).

Atas hal itu, kata Gidion, pihak kepolisian langsung menindaklanjuti. Langkah-langkah diambil sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Sesuai SOP, kita turun ke lapangan, cek lokasi overlay, dan fakta hukumnya seperti apa,” sebut dia.

Adapun pihak yang melakukan penyelidikan awal itu dilakukan oleh Polres setempat. Itu mengingat bentangan hutan dan kebun yang banyak.

“Penyelidikan awal di Polres. Kalau sudah ada indikasi (keterlibatan) perusahaan, baru masuk Polda. Kita akan asistansi khusus,” sebut mantan Wadir Resnarkoba Polda Metro Jaya itu.

Diterangkannya, sesuai kesepakatan dan juga seharusnya menjadi komitmen, sekitar 5 kilometer dari garis batas lahan konsesi, itu masih menjadi tanggungjawab perusahaan terkait. Maka jika terjadi kebakaran masih dalam radius tersebut, perusahaan wajib dan harus pro aktif melakukan pemadaman.

“Pertanggungjawaban secara sosial dan moral perusahaan harus melakukan pemadaman. Jadi tidak harus di dalam (konsesi) baru dipadamkan. Tetapi 5 kilometer di luar konsesi harus ada kepedulian dari perusahaan,” kata dia.

Gidion menambahkan, sejauh ini memang pelaku pembakar lahan yang ditangkap, sifatnya masih perorangan. Belum ada yang korporasi.

“Karena ada perusahaan yang konsesi itu menjadi ruang sengketa dengan masyarakat. Maka untuk korporasi, kita lihat fakta hukumnya di lapangan,” ungkapnya. (ckc, dod)

Comments

Pos terkait