Ke Depan, Korupsi Harus tak Ada di Riau

  • Whatsapp

Riau masuk kategori zona merah korupsi. Persoalan tindak pidana kategori extraordinary ini seakan tak pernah ada habisnya di Bumi Lancang Kuning.
Namun, bukan berarti Riau tanpa harapan untuk mewujudkan dirinya sebagai daerah yang bersih dari korupsi.
Keoptimisan ini seperti yang diutarakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur kepada Haluan Riau, Selasa (30/7).
“Kita selalu dikatakan zona merah, namun saya yakin dan optimis Riau tak lagi masuk zona ini jika dilihat dari semangat bersih-bersih dan sinergitas seluruh elemen yang ada di daerah ini,” ujar Uung.
Dijabarkan oleh Uung, pihaknya beserta stakeholder lainnya kini telah memperkuat sinergitas dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya bersama gubernur telah berkomitmen membersihkan daerah ini dari korupsi. Kemudian sinergi yang dibangun bersama Pemprov saat ini sudah berjalan di antaranya menyelesaikan penarikan aset-aset Pemprov Riau yang dikuasai oleh pihak ketiga.
“Pak Gub sudah menggandeng Asdatun kita untuk menyelesaikan persoalan aset Pemprov,” ujarnya.
Ada dua sisi peranan yang kini dijalankan oleh Kejaksaan. Sisi pertama pencegahan. Dari sisi ini kejaksaan telah membentuk TP4D, kemudian Perdata dan Tata Usaha Negara bagi organisasi perangkat daerah.
TP4D bertugas mengawal proyek-proyek khususnya yang berpotensi ada masalah. Tidak semua proyek yang dikawal oleh TP4D, untuk proyek yang dianggap tidak ada potensi masalah tidak dikawa.
Tidak hanya proyek yang bersumber anggaran dari pemerintah daerah, Kejati Riau juga telah menjalankan tugas pencegahan dengan mengawal sejumlah proyek strategis yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Seperti proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Program Elektrifikasi bagi desa yang belum teraliri listrik. Kedua proyek strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini menjadi perhatian besar bagi kejaksaan untuk disukseskan. Kedua proyek strategis ini ditarget selesai tahun 2019 seperti yang menjadi komitmen pihak Hutama Karya dan Kementerian PUPR.
Lanjut Uung, sisi pencegahan dijalankan. Sisi, penindakan diutamakan.
Jika terjadi penyimpangan, pihak kejaksaan pasti akan tindak.
“Kami tidak milih-milih, tidak pandang bulu. Menyimpang kami tindak,” tegas Uung.
Dua peran di atas dijalankan semaksimal mungkin agar mewujudkan Riau di masa depan yang bebas dari korupsi. Korupsi jangan pernah bertambah besar di Riau, harus diupayakan tidak ada korupsi, setidaknya berkurang. Itu pula yang menjadi komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan dan menjalankan Riau bersih-bersih. (don)

Comments

Pos terkait