Zonasi dan Solusi di Riau

  • Whatsapp
ADE HARTATI

 

Sistem zonasi yang diterapkan saat ini di Indonesia, belum sempurna dan masih menimbulkan banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk di Provinsi Riau. Wajar saja polemik persoalan ini muncul dan mencuat. Mnegingat, para orangtua sudah barang tentu menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikkan yang tidak hanya laiak, tetapi juga pastinya berkualitas atau bermutu. Sebab, pendidikan merupakan salah-satu sarana atau media tempat anak-anak bangsa ini ditempa hingga mencapai goal atau tujuan, pekerjaan yang laiak atau budi pekerti dan etika yang tinggi saat terjun ke masyarakat, tentunya.

Bacaan Lainnya

Bicara soal pendidikan di Provinsi Riau. Sistem zonasi menurut pengamatan saya selaku Anggota DPRD Provinsi Riau yang bertannggungjawab terhadap masyarakat tentunya, ada;ah bertujuan menekan angka putus sekolah dengan membuka akses seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bisa sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Penentuan zonasi, tidak serta-merta ditentukan oleh ketersediaan kuota atau daya tampung sekolah. Hal ini bisa diatasi sebenarnya dengan menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, tanpa harus mengabaikan dapodik. Harusnya kepala sekolah dan Disdik sangat tahu caranya, menurut saya.

Lalu, pelaksanaan zonasi diupayakan untuk tidak mengabaikan anak-anak yang berdomisili tidak berada di zona mana pun di satu lingkungan sekolah. Sehingga, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para siswa.

Kita ambil contoh. Di SMAN 15 yang berlokasi di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan. Sekolah ini berada di zona padat penduduk, kalau lah kita memberlakukan zonasi sesuai kuota, maka akan banyak anak yg berada di kelurahan sekitarnya yang tidak memiliki sekolah SMAN tidak akan pernah dapat mencicipi duduk di sekolah negeri. Dalam hal ini, ada tiga kelurahan. Yaitu, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Kelurahan Tuah Madani.

Begitu juga dengan SMAN 14 yg berada berbatasan antara Kelurahan Air Dingin dan Simpang Tiga. SMAN ini satu-satunya SMAN yang berada di Kecamatan Bukit Raya dan memiliki lima kelurahan. Di beberapa bagian kelurahannya, tidak masuk dalam zona mana pun. Permasalahan ini sekali lagi kita batasi pada anak yang tidak masuk dalam zona sekolah negeri mana pun.

Kebijakan ini menurut pengamatan saya, sangat berpengaruh pada rata-rata angka lama sekolah pada setiap anak yang kita beri kesempatan untuk dapat bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya. Saya sertakan juga data rata-rata jumlah siswa per rombongan belajar di Riau yg dihimpun oleh Bapeda Riau.

Perlu Pemetaan
Oleh karena itu, menurut pendapat saya selaku wakil rakyat di Provinsi Riau yang sangat saya cintai ini, adalah solusi yang harus dilakukan oleh Pemrov Riau melalui Disdik Riau tentunya, segera melakukan pemetaan terkait rasio jumlah siswa, ruang kelas belajar dan jumlah guru guna mengantisipasi adanya persoalan zonasi ke depan. Sehingga, persoalan ini tidak menjadi masalah musiman setipa tahun ketika penerimaan siswa baru. Padahal, kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan hasil yang berkualitas juga tentunya. Untuk itu, perlu menjadi pemikiran kita bersama ke depan.

Dengan begitu, harapan saya melalui tulisan dan masukan kepada stakeholder di Riau agar bisa lebih bijak dan adil dalam hal persoalan ini. Sehingga, ke depan tidak muncul polemik-polemik yang sama dan kita lebih bisa memberikan solusi terbaik untuk pendidikan anak bangsa di negeri ini. Wasslam.****

Hj Ade Hartati Rahmat MPd
Anggota DPRD Riau/F-PAN
Kandidat Doktor

Comments

Pos terkait