Jaksa Siapkan Memori Kasasi

  • Whatsapp
Mantan Kadishutbun Siak, Teten Effendi, dan Direktur PT DSI Suratno kala menjalani persidangan beberapa waktu lalu.

PEKANBARU (HR)- Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Siak, Teten Effendi, dan Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI), Suratno Konadi, sepertinya belum bisa tidur nyenyak. Sempat divonis bebas, kini perkaranya keduanya bakal bergulir ke Mahkamah Agung (MA).

Keduanya adalah pesakitan dalam perkara dugaan pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Siak. Di lembaga peradilan tingkat pertama, keduanya divonis bebas. Sidang pembacaan vonis itu disampaikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Siak yang diketuai Roza El Afrina, Selasa (23/7) kemarin. Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bacaan Lainnya

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa yang sebelumnya mendapat keistimewaan dengan status tahanan kota yang disandangnya itu, langsung menerimanya. Sementara JPU, menolak dan menyatakan kasasi ke MA. “Saat itu, JPU langsung menyatakan kasasi,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan, Senin (29/7).

JPU, kata Muspidauan, juga telah menerima salinan putusan terkait vonis kedua terdakwa. Saat ini, JPU masih mempelajari isi putusan, sembari menyusun memori kasasi. “Kita punya waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi untuk menyusun memori (kasasi),” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

Dia meyakini, memori kasasi itu akan segera rampung. Selanjutnya, JPU akan menyampaikan memori kasasi ke MA melalui PN Siak. Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menganggap SK yang menjadi objek perkara itu sebagai dokumen palsu dan mendakwa dua pesakitan dengan tindak pidana pemalsuan. Pasalnya SK yang sudah tidak berlaku itu dijadikan PT DSI untuk mengurus izin lokasi pada tahun 2006 ke Bupati Siak saat itu, Arwin AS, bahkan kemudian SK itu juga dijadikan alasan untuk mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada 2009 yang akhirnya menjadi 8.000 hektare lebih. Dengan demikian menurut JPU, akibat penggunaan SK yang tidak berlaku itu kedua terdakwa dituntut 2,5 tahun.

Kasus ini sendiri berawal dari laporan Jimmy karena lahannya seluas 84 Ha masuk ke dalam izin lokasi PT DSI yang dikeluarkan Pemkab Siak. Diapun melaporkan Mantan Kadishutbun Siak dan Direktur PT DSI atas dugaan pemalsuan SK Menhut ke Kepolisian Daerah Riau tahun 2015.(dod)

Comments

Pos terkait