Jaksa Siapkan Memori Kasasi Jerat Mantan Kadishutbun Siak dan Direktur PT DSI

  • Whatsapp
Mantan Kadishutbun Siak, Teten Effendi, dan Direktur PT DSI Suratno kala menjalani persidangan beberapa waktu lalu.(riaumandiri.co/Haluan Media Group)

PEKANBARU (HR)-Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Siak, Teten Effendi, dan Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI), Suratno Konadi, sepertinya belum bisa tidur nyenyak. Sempat divonis bebas, kini perkaranya keduanya bakal bergulir ke Mahkamah Agung (MA).

Keduanya adalah pesakitan dalam perkara dugaan pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Siak. Di lembaga peradilan tingkat pertama, keduanya divonis bebas.

Bacaan Lainnya

Sidang pembacaan vonis itu disampaikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Siak yang diketuai Roza El Afrina, Selasa (23/7) kemarin. Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa yang sebelumnya mendapat keistimewaan dengan status tahanan kota yang disandangnya itu, langsung menerimanya. Sementara JPU, menolak dan menyatakan kasasi ke MA.

“Saat itu, JPU langsung menyatakan kasasi,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan, Senin (29/7).

JPU, kata Muspidauan, juga telah menerima salinan putusan terkait vonis kedua terdakwa. Saat ini, JPU masih mempelajari isi putusan, sembari menyusun memori kasasi.

“Kita punya waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi untuk menyusun memori (kasasi),” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

Dia meyakini, memori kasasi itu akan segera rampung. Selanjutnya, JPU akan menyampaikan memori kasasi ke MA melalui PN Siak.

Terpisah, Firdaus Ajis, Penasehat Hukum dari Jimmy selaku pihak terlapor, mengapresiasi langkah yang ditempuh JPU. Menurutnya, kinerja JPU selama persidangan sudah cukup baik memaparkan fakta-fakta yang ada.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dipaparkan JPU, menurut mereka apa yang diputuskan majelis itu bertentangan dengan fakta persidangan,” kata Firdaus Ajis.

“Jaksa pastinya sudah tahu apa yang mau mereka mentahkan dari putusan majelis hakim (dalam memori kasasi),” sambungnya.

Saat dimintai tanggapannya terkait putusan yang membebaskan kedua terdakwa, Firdaus mengatakan pertimbangan majelis hakim itu terlalu lemah.

“Karena apa yang dinamakan pemalsuan di dalam putusan itu hanya pemalsuan secara fisik saja. Padahal pemalsuan menurut perkembangan, baik ilmu pengetahuan maupun yurisprudensi itu, termasuk juga pemalsuan intelektual,” sebut dia.

“Bagaimana menjerat pelaku pemalsuan apabila kita tidak melihat isi atau materi. Apakah isinya benar atau tidak, bertentangan dengan fakta atau tidak. Kalau melihat fisiknya saja pemalsuan, semua orang bisa lepas,” lanjut dia seraya memaparkan sejumlah hal lainnya terkait perkara tersebut.

Untuk itu, dengan adanya upaya kasasi yang diajukan, pihaknya berharap majelis hakim MA mengabulkan tuntutan JPU.

“Kita berharap, majelis hakim MA akan memutuskan apa sesuai tuntutan Jaksa,” harap Firdaus Ajis.

Sementara, Yusril Sabri selaku Penasehat Hukum para terdakwa mengatakan, pihaknya juga akan menyiapkan kontra memori kasasi. Dan itu, kata dia, akan disampaikan setelah adanya memori kasasi.

“Kita namanya kontra memori kasasi. Setelah masuk memori kasasi, baru kita menyiapkan kontra memori kasasi,” sebut Yusril.

Tentunya, kata Yusril, pihaknya berharap majelis hakim MA memutuskan sesuai dengan putusan lembaga peradilan tingkat pertama, yakni PN Siak.

“Harapan kita, ya (putusan MA) tetap sesuai dengan putusan lembaga peradilan tingkat pertama,” pungkas Yusril Sabri.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menganggap SK yang menjadi objek perkara itu sebagai dokumen palsu dan mendakwa dua pesakitan dengan tindak pidana pemalsuan. Pasalnya SK yang sudah tidak berlaku itu dijadikan PT DSI untuk mengurus izin lokasi pada tahun 2006 ke Bupati Siak saat itu, Arwin AS.

Bahkan kemudian SK itu juga dijadikan alasan untuk mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada 2009 yang akhirnya menjadi 8.000 hektare lebih. Dengan demikian menurut JPU, akibat penggunaan SK yang tidak berlaku itu kedua terdakwa dituntut 2,5 tahun.

Kasus ini sendiri berawal dari laporan, Jimmy karena lahannya seluas 84 Ha masuk ke dalam izin lokasi PT DSI yang dikeluarkan Pemkab Siak. Diapun melaporkan Mantan Kadishutbun Siak dan Direktur PT DSI atas dugaan pemalsuan SK Menhut ke Kepolisian Daerah Riau tahun 2015.(dod)

Comments

Pos terkait