Perlu (tidak) Tes Urine bagi Calon Pengantin?

  • Whatsapp

 

Tes urine bagi calon pengantin saat ini menjadi perhatian khalayak. Setakat ini, tes urine bagi calon pengantin baru
diberlakukan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Pada bulan Agustus depan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim akan mewajibkan pasangan calon
pengantin untuk melakukan tes urine.

Tes urine ini dilakukan untuk mengetahui yang akan menikah ini positif mengonsumsi narkoba atau tidak. Jika positif
narkoba, maka akan dilakukan rehabilitasi tanpa proses pemidanaan.

Kebijakan ini merupakan hasil kerjasama antara Kanwil Kemenag Jatim dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
Jatim. Program ini akan diterapkan di 15 daerah di Jatim.

Daerah-daerah itu antara lain Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang,
Nganjuk, Tulungagung, Gresik, Trenggalek, Lumajang, Blitar, Kediri, Sidoarjo, dan Sumenep. Ini karena kantor perwakilan
Badan Narkotika Nasional (BNN) masih terbatas berada di 15 daerah tersebut.

Kebijakan ini juga dilakukan mengingat Jatim termasuk daerah rawan narkoba.

Sejalan dengan Jatim, Kemenag Riau pun tampaknya akan melakukan hal yang sama.

Namun dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Riau, Mahyudin, pihaknya terlebih dahulu harus membicarakan bersama dengan
MUI dan BNN dan pihak terkait lainnya. Hal ini juga bagus dilakuan mengingat Riau termasuk daerah rawan narkoba.

Penerapan tes urine memang mendapat atensi banyak pihak. Namun, satu hal yang harus segera diselesaikan adalah soal
payung hukum penerapannya.

Jatim sendiri memang akan menerapkan pada bulan Agustus mendatang, tapi setakat ini mereka belum ada payung hukum untuk menerapkannya. Meski gemanya sudah tersohor, tapi, apakah kebijakan ini benar-benar akan diterapkan belum ada jawaban pasti.

Ya, atas persoalan di atas, rencana penerapan kebijakan tes urine bagi calon pengantin tentu kita nilai merupakan hal yang positif. Terutama dari tujuannya yaitu bagian dari memerangi narkoba. Terutama untuk daerah-daerah yang tergolong tingkat kasus narkoba cukup tinggi.

Riau termasuk peringkat 9 nasional kasus narkoba, sehingga kebijakan yang akan diambil Kemenag Riau tergolong tepat.
Karena itu, rencana penerapannya patut untuk didukung oleh semua stakeholder termasuk masyarakat.

Menilik dari maqasidhul disyariatkannya pernikahan adalah untuk lihifzil din dan nafs, atau adalah untuk melindungi agama
dan keberlangsunan manusia, maka dengan penerapan tes urine bagi calon pengantin nanti setidaknya akan membuat siapa
saja, khususnya yang belum menikah tidak akan mau coba-coba terhadap narkoba.

Dan bagi yang sudah terlanjur memakai dengan tes urine tersebut akan menjadi deteksi dini untuk pencegahan agar orang
bersangkutan tidak terjerumus lebih dalam, sehingga bisa direhabilitasi dahulu hingga pulih. Saat pulih dan bersih
narkoba yang bersangkutan baru bisa nikah atau dinikahkan.

Dengan demikian jika kedua pengantin bersih narkoba diyakini juga akan melahirkan generasi yang sehat.
Terkait payung hukum, kiranya hal ini segera diselesaikan. Sehingga kebijakan ini paripurna untuk diterapkan.***

Comments

Pos terkait