PEKANBARU (HR)-Desakan agar Polda Riau segera menetapkan Sari Antoni sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan buah sawit di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), kembali bergulir. Kali ini, desakan dilakukan puluhan massa dari Aliansi Pemuda Riau Peduli Hukum (Aperpekum).
Desakan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, oknum anggota DPRD Rokan Hulu (Rohul) itu merupakan pihak terlapor dalam perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor STPL/520/X/2016/RIAU/SPKT tertanggal 10 Oktober 2016. Setelah dua tahun berlalu, Polda Riau tak kunjung menaikkan status Sari Antoni sebagai tersangka. “Mengapa tak kunjung ada tersangka. Kita mendesak Kapolda untuk menetapkan Sari Antoni sebagai tersangka dugaan penggelapan dan penipuan itu,” teriak Nur Latif selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aperpekum kala melakukan unjuk rasa di Mapolda Riau, Kamis (16/5).
Menurut dia, untuk penetapan tersangka, penyidik hanya membutuhkan dua alat bukti permulaan guna menjerat anggota DPRD Riau terpilih asal Rohul. Karena sebut Latif, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan menerima bukti dari masyarakat. “Hanya perlu dua alat bukti. Apakah penyidik tidak bisa menemukan bukti itu? Sedangkan pemeriksaan saksi dan bukti telah diserahkan masyarakat,” sebut dia.
Dijelaskannya, penyidikan perkara itu telah dilakukan sejak 2 November 2016 lalu. Namun, seiring berjalannya waktu Polda Riau menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tak hal itu, masyarakat kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hasilnya, hakim memutuskan bahwa SP3 dicabut, dan Polda diminta untuk melanjutkan penyidikan tersebut. “Setelah SP3 dicabut, tepat 19 Maret 2019,
SPDP kembali diterbitkan penyidik. Namun hingga kini, tak kunjung ada hasilnya. Padahal Sari Antoni telah merugikan masyarakat sebesar Rp298 miliar,” imbuh Nur Latif.
Selain itu, lanjut korlap, penyidik Polda Riau juga telah melakukan gelar perkara di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Namun, sayang saat itu Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rohul itu tidak hadir, melainkan diwakili kuasa hukumnya. “Untuk itu, kita mendesak segera menaikkan status Sari Antoni sebagai tersangka. Tahan Sari Antoni dan limpahkan berkasnya ke Kejaksaan. Jika ini tidak digubris, maka kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak,” anacam Nur Latif.
Meski telah berorasi sekian lama, massa Aperpekum tak jua ditemui Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo. Hal itu membuat massa kecewa, dan mencoba memblokir ruas Jalan Jenderal Sudirman. Pemblokiran ruas jalan protokol itu berakhir setelah adanya perwakilan dari Polda Riau menjumpai mereka.
Di hadapan pendemo, penyidik Ditreskirmum Polda Riau, Kompol S Tambunan menyampaikan, pihaknya telah melakukan gelar perkara di Mabes Polri. “Kita juga sudah mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Antan (pelapor, red). Kita meminta waktu untuk melanjutnya penyidikannya,” terang S Tambunan.
Dalam proses penyidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terdapat para saksi-saksi, termasuk Sari Antoni. Lalu, pihaknya juga sudah mengumpulkan barang bukti pada perkara ini. “Setiap perkembangan nanti kita sampaikan,” pungkas Kompol S Tambunan. Untuk diketahui, kasus dugaan penipuan dan penggelapan buah sawit ini terjadi sejak tahun 2009 lalu. kasus ini diawali dari kerja sama antara Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) dengan Koperasi Karya Perdana (KKP) dalam mengelola buah sawit. Lahan tersebut seluas 7.000 Ha lebih, dan hanya bisa dikelola 1.000 hektare.
Sariantoni ketika itu, adalah mitra KSB dalam pengelolaan kebun sawit milik koperasi seluas 1.102 hektare. Namun, Sariantoni hanya memberikan beberapa kali hasil kebun itu kepada koperasi, terhitung sejak Juni 2009 hingga 2018. Sehingga koperasi dinilai telah mengalami kerugian senilai Rp298 miliar.
Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Sari Antoni melakukan kerjasama kembali dengan pihak lainnya, yakni PT Torganda. Saat panen, ternyata KKP diduga tidak menyetorkan uang seperti yang diberikan perusahaan sebagai bapak angkat. Sementara penjelasan PT Torganda, uang sudah diberikan seluruhnya. Artinya KKP tidak menyetorkan uang tersebut kepada KSB. Dalam proses penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak pelapor yang jumlah sudah mencapai 16 orang.(dod)
