Sukiman Pertama Bawaslu Libatkan Ahli Pidana

  • Whatsapp

PEKANBARU (HR) – Setelah tidak hadir pada undangan pertama, Rabu (17/10/2018) lalu, akhirnya Bupati Rokan Hulu Sukiman mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau di Jl Adi Sucipto, Pekanbaru, Jumat (19/10/2018) pagi.

Sukiman tiba di Kantor Bawaslu Riau sekitar pukul 09.45 WIB dengan mobil Land Cruiser Prado berwarna hitam. Sukiman sebagai kepala daerah pertama di Riau yang memenuhi undangan tersebut. Dia disambut baik oleh jajaran komisioner Bawaslu.

Selanjutnya Sukiman langsung diarahkan masuk ke aula untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pada kegiatan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar DPD Projo Riau beberapa waktu lalu di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

Pantauan Halaun Riau, proses permintaan keterangan ini berlangsung secara tertutup di ruangan aula Bawaslu yang dipimpin langsung oleh Rusidi Rusdan.

Kehadiran Sukiman ini setelah memenuhi undangan kedua Bawaslu karena pada undangan pertama Sukiman tidak hadir, dengan alasan menghadiri rapat paripurna DPRD di Rohul.

Setelah Sukman, kepala daerah yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya kepada Bawaslu adalah Bupati Inhil, HM Wardan.

“Yang sudah konfirmasi hadir hari ini (kemarin,red) adalah bupati Inhil, Wardan, beliau minta dijadwalkan siang sekira pukul 14.00 WIB,” kata Rusidi, Senin (22/10). Namun, lagi-lagi Wardan mangkir dari undangan tersebut. Belum diketahui alasan Bupati Inhil itu membatalkan kehadirannya setelah mengkonfirmasi bakal hadir.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Riau terus mendalami kasus dukungan deklarasi kepala daerah di Riau kepada Capres nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf.

Kali ini Bawaslu Riau mulai memanggil ahli pidana dari kalangan akademisi dalam lanjutan kasus tersebut.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya meminta keterangan ahli pidana untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran dalam deklarasi dukungan yang dilakukan mayoritas kepala daerah se-Riau tersebut.

“Kita tentu tidak ingin salah dalam mengambil keputusan. Karena itu, kita akan konsultasi dan minta pendapat dari ahli pidana,” ujar Rusidi, Senin (22/10).

Lebih lanjut, permintaan keterangan ahli pidana tersebut dilakukan untuk menghindari intervensi dari beberapa pihak, nama ahli pidana tersebut juga dirahasiakan.

“Demi alasan menjaga independensi dari upaya mempengaruhi ahli, namanya masih kita rahasiakan, yang jelas ahli pidana tersebut dari lingkup akademisi dari UR (Universitas Riau, red),” tukasnya.(rmc/cakaplah)

 

Comments